Pekanbaru,sorotkabar.com – PT Sarana Pembangunan Riau Trada (SPR Trada) kembali menunjukkan eksistensinya sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak hanya mandiri secara finansial, tetapi juga memiliki kontribusi strategis terhadap ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat di Provinsi Riau.

SPR Trada merupakan anak usaha dari PT Sarana Pembangunan Riau dengan fokus utama pada sektor perdagangan pangan dan distribusi kebutuhan pokok. Perusahaan ini dikenal melalui berbagai program pro-rakyat yang berdampak langsung terhadap kestabilan harga dan pengendalian inflasi daerah.

"Kami hadir bukan untuk membebani anggaran, tapi justru menjadi bagian dari solusi. SPR Trada beroperasi tanpa menerima pembiayaan dari APBD. Seluruh program didanai secara mandiri melalui skema internal dan kemitraan legal yang profesional," ujar Desk Corporate Secretary SPR Trada, Hari Jummaulana.

Program dan Unit Usaha yang Berjalan

Sejak 2023, SPR Trada aktif melaksanakan sejumlah program unggulan, di antaranya:

- Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Pemprov Riau, Bank Indonesia, dan TPID

- Distribusi minyak goreng curah murah langsung ke masyarakat

- Penyediaan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan)

- Pembagian bahan pokok ke berbagai kecamatan sebagai bentuk kepedulian sosial

Setiap unit usaha dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Kini, SPR Trada juga mulai memperluas cakupan usaha ke sektor logistik dan digitalisasi layanan perdagangan komoditas dasar untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan.

Ekspansi Strategis dan Legalitas Usaha

Tak hanya fokus pada sektor pangan, SPR Trada turut memegang peran dalam pengurusan perizinan kehutanan. Langkah ini merupakan bagian dari perluasan usaha yang sah sesuai Akta Pendirian SPR Trada, yang mencakup hingga 106 bidang usaha. Dengan legalitas yang luas, SPR Trada siap menjadi BUMD yang adaptif dan inovatif dalam menjawab kebutuhan pembangunan lintas sektor.

Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, SPR Trada tengah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kehadiran PPID diharapkan menjadi kanal resmi penyampaian informasi yang cepat dan akurat kepada publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

"Kami terbuka untuk setiap evaluasi yang membangun dan akan terus berinovasi demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat," tambah Hari.

Dengan program nyata dan cakupan usaha yang luas, SPR Trada mengukuhkan diri sebagai penggerak pembangunan daerah yang tidak hanya bertumpu pada sektor pangan, tetapi juga menyasar sektor-sektor strategis lainnya. (*)