Washington,sorotkabar.com – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam pemerintahan Donald Trump terus berlanjut dengan dalih efisiensi anggaran.

Kali ini, Trump secara resmi membubarkan tim pegawai negeri sipil (PNS) yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem layanan pajak Internal Revenue Service (IRS) serta modernisasi berbagai situs web pemerintah.

Mengutip Reuters, Senin (3/3/2025), Direktur Teknologi Transformasi General Service Administration (GSA), Thomas Shedd, mengumumkan bahwa tim digital 18F dibubarkan karena dianggap 'tidak kritis'.

Akibat keputusan ini, sekitar 90 pegawai langsung kehilangan akses ke perangkat kerja mereka.

GSA menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari implementasi beberapa perintah eksekutif, termasuk Inisiatif Optimalisasi Tenaga Kerja Departemen Efisiensi Pemerintahan Presiden, yang ditandatangani pada 11 Februari lalu.

Miliarder Elon Musk, yang ditunjuk sebagai pemimpin tim Efisiensi Pemerintahan (DOGE) di bawah administrasi Trump, sebelumnya menanggapi unggahan di platform X yang menyebut 18F sebagai 'kantor komputer yang jauh milik pemerintah'.

Musk membalas unggahan tersebut dengan mengatakan bahwa kelompok itu telah 'dihapus'.

Tim 18F pertama kali dibentuk pada 2014 di bawah pemerintahan Barack Obama dan beroperasi di bawah naungan GSA. Tim ini bertugas meningkatkan aksesibilitas situs web pemerintah, memodernisasi teknologi, serta memperbaiki layanan publik.

Selain itu, mereka juga membantu meningkatkan akses data dan mendukung inisiatif transparansi informasi publik. Meski dibubarkan, layanan pengisian pajak daring IRS yang dikembangkan tim tersebut masih dapat diakses.

Sementara itu, The Washington Post melaporkan bahwa tim di bawah kepemimpinan Musk tertarik menggunakan data pajak pribadi untuk meninjau potensi penipuan dalam pembayaran tunjangan federal.

Di sisi lain, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dilaporkan meminta IRS mengungkapkan alamat rumah sekitar 700 ribu imigran tanpa dokumen yang sedang dalam proses deportasi.

Namun, menurut laporan The New York Times dan The Washington Post pada Jumat (1/3/2025), IRS sejauh ini menolak permintaan DHS tersebut.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih mengenai langkah lanjutan terkait kebijakan PHK ini. (*)