Pekanbaru, sorotkabar.com – Kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan kembali menuai kritik.
Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Dr. Zetriuslita, S.Pd., M.Si, yang menyoroti dampak luas dari kebijakan tersebut.
Salah satu dampaknya adalah potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi. Kondisi ini berisiko membuat mahasiswa dari keluarga kurang mampu kesulitan membayar biaya pendidikan.
“Banyak mahasiswa terancam putus kuliah atau terpaksa cuti karena tidak memiliki cukup biaya,” ujarnya, Minggu (23/2/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan ini akan semakin menyulitkan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi ternama. “Jika mereka sampai putus kuliah, bagaimana masa depan pendidikan Indonesia?” tambahnya.
Selain mahasiswa, kebijakan efisiensi anggaran ini juga berdampak pada tenaga Tunjanga
Sejak Januari 2025, dosen ASN dan non-ASN di lingkungan LLDIKTI 10 dan LLDIKTI 17 belum menerima Tunjanga Profesi Akademik Dosen (Serdos) serta Tunjangan Guru Besar (TGB). Hambatan pencairan tunjangan ini disebabkan oleh perubahan nomenklatur yang belum terselesaikan.
Prof. Zetriuslita menilai kebijakan ini perlu ditinjau ulang. Menurutnya, dampak kebijakan ini bukan hanya dirasakan mahasiswa tetapi juga kesejahteraan tenaga pendidik. “Jika dibiarkan, ini bisa berdampak lebih luas terhadap masa depan pendidikan tinggi di Indonesia,” tegasnya.
Namun, ada harapan baru bagi dunia pendidikan setelah reshuffle Kabinet Merah Putih pada 19 Februari 2025. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendiktisaintek) kini dijabat oleh Brian Yuliarto, menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Masyarakat berharap Mendiktisaintek yang baru segera merespons permasalahan ini dan mencari solusi agar pendidikan Indonesia tetap berjalan dengan baik serta tidak semakin terpuruk,” tutupnya. (*)
.jpg)
.jpg)
.jpg)