Pekanbaru, sorotkabar.com - Anggota Komisi III DPRD sidak ke Rumah Sakit Madani Pekanbaru. Dalam sidak, ditemukan banyak kejanggalan atas pengelolaan rumah sakit milik pemerintah itu.
Sidak dilakukan anggota Komisi III DPRD Pekanbaru di RS Madani, Jumat (27/12/2024). Sejumlah kejanggalan ditemukan khusus dalam pelayanan, jumlah pasien dan juga jumlah pegawai yang dinikai sangat tidak wajar.
"Kemarin Komisi III terkait pelayanan pada masyarakat Pekanbaru. Pertama kami itu sidak ke RS Madani karena sudah miliaran uang masuk ke RS Madani," kata Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Abidin di Pekanbaru, Sabtu (28/12/2024).
Dalam sidak, sejumlah fasilitas dicek. Tak terkecuali ruang rawat inap, ICU dan juga fasilitas pendukung lain baik laboratorium, fasilitas magnetic resonance imaging atau MRI hingga fasilitas lain.
"Pertama kami lihat fasilitas, ruang rawat inap kelas 3 hanya 2 bed. Kelas 2 sama, kelas 1 sudah seperti VIP di rumah sakit swasta dan ICU juga ada. Fasilitas sudah oke," katanya.
Hanya saja, Tekad heran karena tidak ada pasien berobat ke rumah sakit tersebut. Hal itu, karena pelayanan rumah sakit dinilai tak maksimal hingga timbul banyak utang ke pihak vendor.
"Yang jadi masalah pasien tidak ada, tentu karena pelayanan yang tidak maksimal di sana. Jadi kalau fasilitas tidak perlu kami ragukan lagi, tapi sekarang RS Madani itu terutang sama vendor obat-obatan Rp 18 miliar. Akhirnya vendor tak mau suplai obat-obat ke RS Madani," kata Tekad dikutip dari detik.com.
Selain itu, Tekad melihat ada ketimpangan antara jumlah kunjungan pasien dengan pegawai di RS Madani. Sebab tenaga harian mencapai 600-an orang dan pwgawai ASN sebanyak 200-an yang seluruhnya dibayar oleh dana APBD.
"THL juga ada 600-an orang dan THL bayar pakai APBD, jadi setahun Rp 22 miliar dana APBD ke situ hanya untuk bayar pegawai. Sekarang 900-orang pegawai di sana, tapi pasien hanya 50 orang. Pendapatan Rp 400 juta, tapi operasional Rp 2 miliar. Kita mau pelayanan di sana bagus, prima karena saat ini tidak maksimal pelayanan," katanya.
Persoalan lain adalah tidak transparansinya penggunaan anggaran. Sehingga sering kali terjadi konflik antara dokter dan menejemen rumah sakit.
"Kita temui juga sering terjadi konflik antara dokter dan manajemen. Jasa medis yang jadi hak tidak diberikan, tidak sesuai, tidak transparan. Kita ingin RS Madani menjadi rujukan masyarakat karena kita investasi pakai APBD dan BLUD, catatan pertama itu transparansi anggaran," tegas Tekad.
Kedepan, anggota DPRD akan memberikan suport penuh kepada RS Madani. Namun, catatan pentingnya adalah ada perbaikan pelayanan kepada masyarakat agar rumah sakit itu menjadi rujukan utama pasien dan masyarakat Pekanbaru.
"Kita minta nanti juga ke puskesmas jangan nanti rujukan ke RS Madani tidak maksimal. Kita lihat ICU bagus, tetapi tidak ada pasien padahal type rumah sakit ini C plus. Tentu ini jadi evaluasi nanti kedepan untuk segera ada perbaikan manejemen," katanya.(*)
