Pekanbaru,sorotkabar.com - DPRD Pekanbaru tidak setuju dengan langkah Pemko yang kembali berencana menyerahkan pengelolaan sampah kepada pihak ketiga.
Bahkan, alasan Pemko Pekanbaru karena tidak ada waktu untuk mempersiapkan pengelolaan sampah ke kecamatan disebut hanya alasan klasik.
"Sebenarnya di masa seperti ini, Pemko tidak nekad lagi mempihakketigakan sampah. Karena tidak ada gunanya pihak ketiga. Justru uang rakyat habis, sampah masih menumpuk," ucap Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafiz ST dilansir tribunpekanbaru, Senin (9/12/2024).
Zulfan yang juga anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru menyatakan, Fraksi Nasdem sebenarnya sudah sejak lama tidak setuju pihak ketiga. Namun Pemko dalam beberapa tahun terakhir, tetap ngotot pakai swasta.
Setelah itu, sampah menumpuk, Pemko seakan tak tanggung jawab. Justru hanya menghimbau perusahaan bisa bekerja maksimal.
Tidak ada sanksi yang jelas bagi perusahaan yang sudah memakan puluhan miliar uang APBD.
"Tapi masalah ini akan kami bawa ke rapat Komisi IV. Kami akan panggil DLHK, apa urgensi pihak ketiga. Aroma pihak ketiga itu tak bagus," tegasnya lagi.
Selain Fraksi Nasdem, beberapa fraksi lainnya di DPRD Pekanbaru, juga akan mempertanyakan alasan krusial Pemko pakai pihak ketiga.
Di masa Pj Wako Pekanbaru, Roni Rakhmat legislator meminta, agar tidak meninggalkan PR soal sampah. Waktunya hingga Februari ini harus dipergunakan sebaik mungkin.
Pj Wako Pekanbaru, Roni Rakhmat sudah meminta DLHK Pekanbaru, menggesa proses administrasi dan teknis terkait lelang pengelolaan sampah untuk tahun 2025.
Ini disampaikan Roni Rakhmat usai DLHK Pekanbaru mengekspos rencana pengelolaan sampah tahun depan pekan lalu.
Dia meminta ini digesa dengan alasan, agar jangan sampai di awal tahun 2025,terjadi penumpukan sampah di Kota Pekanbaru. Sebab, kontrak PT RBS habis akhir Desember 2024 ini.(*)