Jakarta,sorotkabar.com-- Delegasi RI dalam pertemuan ke-11 menteri-menteri pertahanan se-ASEAN dan beberapa negara mitra (ADMM-Plus) di Vientiane, Laos, mengajak para menhan itu untuk mendesak militer Israel berhenti menyerang Gaza, Palestina, dan mendesak para pihak yang berkonflik segera gencatan senjata

Kepala Biro Info Pertahanan (Humas) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Kolonel Inf Frega F Wenas Inkiriwang saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan delegasi RI dalam pertemuan ke-11 ADMM-Plus di Laos dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, mewakili Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Dalam pertemuan itu, Wamenhan RI menyoroti situasi keamanan di kawasan dan global, termasuk krisis kemanusiaan di Gaza akibat gempuran serangan militer Israel.

"Indonesia sangat prihatin dengan serangan dan penembakan tanpa pandang bulu oleh Israel di Gaza, yang telah berlangsung selama setahun. Indonesia mendesak semua pihak untuk segera mencapai kesepakatan guna memastikan gencatan senjata permanen di Gaza dan Lebanon," kata Wamenhan dalam pertemuan ke-11 ADMM-Plus di Vientiane, Kamis (21/11), sebagaimana dikutip dari siaran resmi Kementerian Pertahanan RI.

Dalam pertemuan yang sama, Wamenhan juga menyoroti situasi di Laut China Selatan. Donny kembali menegaskan kebijakan politik luar negeri RI yang bebas aktif dan fokus memelihara perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di Laut China Selatan.

Dalam pertemuan yang sama, Wamenhan RI juga mengundang para Menhan se-ASEAN dan beberapa negara mitra untuk berpartisipasi dalam Maritime Cooperation and Connectivity Conference, yang diselenggarakan oleh Indonesia dan Jepang, di Jakarta pada 2–5 Desember 2024.

Di Vientiane, pertemuan ke-11 ADMM-Plus mengadopsi Pernyataan Bersama Menhan Se-ASEAN yang menyepakati komitmen bersama meningkatkan ketahanan negara-negara terhadap bencana alam dan perubahan iklim melalui pertukaran pengalaman dan praktik-praktik baik, serta peningkatan kapasitas lembaga dan SDM.

Dalam pertemuan ADMM-Plus di Laos, delegasi RI yang dipimpin oleh Wamenhan RI, di antaranya terdiri atas Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Ujang Darwis, Dubes RI untuk Laos Grata Endah Werdaningtyas, Asisten Deputi II/Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Abdullah Zulkifli, Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Marsekal Pertama TNI M. Taufiq Arasj, Kepala Dinas Operasi Latihan TNI AL Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto, Direktur Kerja Sama Internasional Pertahanan Ditjen Strahan Kemenhan Brigjen TNI Airlangga, Kepala Sub Direktorat Multilateral Ditjen Strahan Kemenhan Kolonel Inf. Kurniawan Firmuzi, dan Atase Pertahanan RI untuk Laos Kolonel Cku. Edward Rambe.

Dinamika di PBB

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan penyesalan atas kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengesahkan rancangan resolusi untuk gencatan senjata di Gaza.

“Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB pada 20 November 2024 mengesahkan rancangan resolusi untuk gencatan senjata di Gaza dan dilepaskannya seluruh sandera,” menurut pernyataan dari akun resmi Kemlu RI di X @Kemlu_RI, Kamis.

Kemlu RI menilai kegagalan tersebut menghambat proses perdamaian dan semakin memperburuk penderitaan rakyat Palestina.

Indonesia pun mendorong komunitas internasional untuk melakukan semua langkah yang diperlukan agar gencatan senjata permanen di Gaza segera tercapai, serta penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina bisa segera dilakukan.

Sebelumnya pada Rabu (20/11), AS kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza.

Rancangan resolusi yang diajukan oleh Aljazair, Ekuador, Guyana, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia dan Swiss itu mendapat 14 suara.

Resolusi itu juga menegaskan kembali tuntutan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, serta mendesak PBB memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Resolusi tersebut menyoroti krisis kemanusiaan yang memburuk serta menuntut agar penduduk sipil di Gaza segera dibukakan akses ke layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka.

AS telah memveto tiga rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.

AS memveto resolusi pada Oktober 2023, Desember 2023, dan Februari 2024 serta menyatakan abstain dalam pemungutan suara pada rancangan resolusi lainnya.(*)