Jakarta,sorotkabar.com – Stabilitas harga energi nasional kembali diuji oleh dinamika global yang fluktuatif. Ketegangan geopolitik yang belum mereda turut memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Situasi ini diperparah dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang masih mengalami tekanan di kisaran Rp 17.140-Rp 17.180 pada Rabu (22/4/2026). Kombinasi dari tingginya biaya impor bahan baku dan melemahnya kurs mata uang lokal secara langsung membengkakkan biaya pengadaan energi nasional, yang pada akhirnya berdampak pada harga jual di tingkat konsumen.
Merespon kondisi tersebut, penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi ‘pil pahit’ yang tak terelakkan guna menjaga kelangsungan operasional penyediaan energi. Langkah ini selaras dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, evaluasi harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi pasar, terutama parameter nilai tukar dan harga minyak dunia.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai bahwa penetapan harga jenis bahan bakar ini memang mengikuti mekanisme pasar internasional. Menurutnya, gejolak di Timur Tengah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap biaya pengadaan energi di dalam negeri.
“Saya kira ini menjadi sesuatu yang tidak terelakkan, Yang penting pemerintah atau operator dalam menetapkan harga itu tidak menggunakan jurus yang ugal-ugalan, artinya sesuai dengan besaran harga minyak mentah dunia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tulus mengingatkan bahwa prinsip keadilan harus berlaku dua arah. Jika di masa mendatang harga minyak mentah dunia mengalami penurunan, maka operator memiliki kewajiban untuk meninjau kembali serta menurunkan harga jual bagi masyarakat.
Selain menyoroti harga, Tulus juga menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas pemerintah dalam memperketat distribusi BBM bersubsidi. Penggunaan sistem teknologi seperti barcode serta pengaturan volume harian dianggap sebagai solusi efektif untuk membendung kebocoran subsidi yang selama ini sering dinikmati oleh kalangan mampu.(*)
