Kuala Lumpur, sorotkabar.com - Otoritas Malaysia tengah memperbaiki sistem pengadaan aset militer Angkatan Tentera Malaysia (ATM), menyusul pembekuan dana pengadaan, akibat kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan petinggi militer.
Menteri Pertahanan Malaysia (Mindef) Mohamed Khaled Nordin menyatakan kementeriannya akan menerapkan perbaikan pada sistem pengadaan aset militer.
Langkah-langkah baru tersebut disepakati setelah diskusi baru-baru ini dengan Kementerian Keuangan Malaysia, sebagaimana laporan BERNAMA di Kuala Lumpur, Sabtu.
Khaled mengatakan bahwa komite pengadaan di masa mendatang harus mencakup perwakilan dari seluruh layanan, bukan hanya dari satu cabang saja, untuk meningkatkan transparansi dan memastikan pengawasan dan keseimbangan yang tepat.
"Sebagai contoh, jika pengadaan dilakukan oleh Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, komite tersebut juga harus menyertakan perwakilan dari angkatan lain seperti Angkatan Darat atau Angkatan Udara," kata Khaled.
Khaled menambahkan bahwa pengadaan peralatan dari luar negeri harus terlebih dahulu melalui tender internasional terbuka untuk menghindari keterlibatan agen yang dapat meningkatkan biaya.
Dia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan juga telah menetapkan syarat yang mengharuskan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri untuk duduk di dewan tender untuk pengadaan besar yang melibatkan Kementerian Pertahanan.
Lebih jauh dia memastikan bahwa pembekuan tersebut tidak mempengaruhi kesiapan operasional Angkatan Tentera Malaysia, karena tidak melibatkan kebutuhan operasional harian yang kritis.
Barang-barang yang dikecualikan meliputi persediaan makanan untuk personel yang bertugas dalam operasi, serta logistik penting seperti bahan bakar kendaraan dan suku cadang.
"Ketika personel dikerahkan ke operasi jarak jauh, mereka membutuhkan pasokan makanan. Kendaraan juga membutuhkan bahan bakar dan suku cadang. Barang-barang ini telah diminta untuk dikecualikan dari pembekuan," katanya.
Untuk diketahui, pada 16 Januari, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengarahkan agar semua keputusan pengadaan aset militer dan kepolisian yang terkait dengan isu korupsi dibekukan sementara, hingga prosedur pengadaan dipatuhi sepenuhnya.
Pembekuan tersebut dilakukan menyusul kontroversi yang melibatkan dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh beberapa mantan pemimpin tinggi angkatan bersenjata Malaysia.(*)
