Jakarta,sorotkabar.com -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, wacana pelibatan TNI ke Gaza, Palestina, harus berorientasi pada misi kemanusiaan dan stabilisasi, bukan operasi tempur. Selain itu, ia menilai, pengiriman pasukan juga harus memiliki landasan hukum yang jelas, mandat internasional yang terlegitimasi.
Idealnya, legitimasi itu dalam koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan perlindungan warga sipil di Gaza. Itu adalah amanat konstitusi dan bagian dari politik luar negeri bebas aktif kita," kata Sukamta di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Namun jika Board of Peace (BoP) diposisikan sebagai inisiatif kemanusiaan dan rekonstruksi untuk membantu warga di Gaza, menurut dia, yang perlu dipastikan adalah jaminan keamanan dan kesepakatan para pihak. Selain itu, menurut Sukamta, mandat dari BoP juga harus jelas sebagai misi perdamaian atau perlindungan sipil.
Dia mengingatkan, jangan sampai Indonesia justru ditempatkan dalam posisi eskalatif secara geopolitik. Sukamta mengatakan, Indonesia punya reputasi baik dalam misi perdamaian dunia. Namun, prioritas utama saat ini tetap pada penghentian kekerasan, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan perlindungan warga sipil.
Untuk itu, Sukamta meminta, agar kontribusi Indonesia melalui TNI harus benar-benar memperkuat perdamaian, bukan menambah kompleksitas konflik. "Jadi bukan soal paling pantas, tetapi soal kesiapan, legitimasi internasional, dan kebermanfaatan nyata bagi rakyat Palestina," kata politikus PKS tersebut.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, TNI AD mulai menyiapkan personel untuk rencana pengiriman pasukan Board of Peace di wilayah konflik, seperti Gaza. Dia menyebut, penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan setelah adanya arahan resmi dari pihak yang mengkoordinasikan misi di Gaza, kemudian diteruskan kepada Markas Besar TNI dan Mabes Angkatan Darat.
"Bisa satu brigade, 5.000 sampai 8.000 (personel) mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi, belum ada kepastian angka sampai sekarang," ujar Maruli di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026).(*)
