Jombang,sorotkabar.com – Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid mengungkapkan keprihatinannya dengan kisruh internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan kebijakan pemberian izin tambang oleh pemerintah ke PBNU telah memicu perpecahan di level atas ormas Islam terbesar di Indonesia itu.
"Saya prihatin dengan apa yang terjadi di NU akhir-akhir ini," ujar Yenny Wahid saat memberikan sambutan di hadapan ribuan jemaah Haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/12/2025) malam.
Yenny mengungkapkan dirinya sempat berdiskusi mengenai persoalan tersebut dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam pertemuan itu, mereka membahas kebijakan pemerintah terkait pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.
"Tadi siang saya ditelepon Pak Luhut, diajak makan siang, dan bercerita tentang perkembangan politik nasional. Ada satu hal yang beliau sampaikan dan saya ingin menyampaikannya kepada publik dengan izin beliau," kata Yenny yang juga ketua BPIS PBNU.
Menurut Yenny, Luhut sejak awal menyatakan tidak setuju jika ormas keagamaan diberi izin pengelolaan tambang. Alasannya, pengelolaan tambang bukan perkara mudah dan membutuhkan keahlian khusus.
"Beliau mengatakan, dari awal tidak setuju ormas diberi tambang. Bahkan Pak Luhut menolak menandatangani kebijakan itu karena beliau paham betul sulitnya mengelola tambang," ungkap Yenny menirukan pernyataan Luhut.
Yenny juga menyebutkan kebijakan tersebut didorong oleh salah seorang menteri. Bahkan, ia mengungkap informasi yang beredar di kalangan jurnalis izin tambang diberikan kepada ormas-ormas keagamaan yang memiliki afiliasi politik.
"Saya sempat bertanya, siapa yang ngotot memberikan tambang itu. Disebutkan seorang menteri. Bahkan, teman-teman wartawan menyampaikan bahwa izin tersebut diberikan kepada ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya," beber Yenny.
Terkait pengelolaan tambang oleh PBNU, Yenny berharap agar izin tersebut dikembalikan kepada pemerintah. Ia juga menyatakan sependapat dengan mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj yang menyarankan agar NU tidak terlibat dalam pengelolaan tambang.
"Saya setuju tambang itu dikembalikan ke pemerintah. Kalau suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, dampaknya bisa sangat besar," tegasnya.
Sebagai alternatif, Yenny menyarankan agar pemerintah memberikan dukungan kepada ormas Islam dalam bentuk bantuan dana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan pendidikan.
"Jika pemerintah ingin memberikan bantuan sebagai bentuk penghormatan, sebaiknya berupa dana. Dana itu bisa digunakan untuk membangun sekolah, pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat. Kalau seperti ini, mudaratnya jauh lebih besar," tandasnya.
Di akhir sambutannya, Yenny mengajak seluruh warga NU untuk kembali bersatu dan menjaga marwah organisasi sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari.
"Saya mohon maaf jika pernyataan ini menyinggung. Ini adalah seruan moral agar kegelisahan warga NU bisa terjawab. Mari kita selamatkan organisasi ini, karena organisasi NU adalah rumah besar, bukan hanya bagi umat Islam Indonesia, tetapi juga umat Islam dunia," pungkas Yenny Wahid.(*)
