Gresik,sorotkabar.com – Praktik seperti manipulasi klaim maupun penyimpangan prosedur yang tidak sesuai indikasi medis masih menjadi tantangan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo, mengatakan selain memperkuat sistem, diperlukan peran aktif masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan Program JKN. Ia meminta peserta JKN untuk tidak ragu melapor jika menemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur di fasilitas kesehatan.

“Jika menemukan hal yang tidak sesuai prosedur, silakan sampaikan melalui fitur pengaduan layanan JKN di aplikasi Mobile JKN, Care Center 165, petugas BPJS Siap Membantu (BPJS Satu) di rumah sakit, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat,” kata Janoe dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

Janoe menyebut pemanfaatan teknologi analitik data dan early warning system menjadi alat penting untuk menemukan pola klaim bermasalah secara lebih cepat dan akurat. Verifikasi pascaklaim dan audit administrasi juga rutin dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Gresik untuk memastikan setiap layanan yang ditagihkan sesuai dengan prosedur yang ada.

Pada pilar penanganan, pihaknya memperkuat koordinasi lintas lembaga agar setiap dugaan kecurangan dapat diselesaikan secara efektif dan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

“Tidak hanya antarinstansi, tetapi juga melibatkan profesi kesehatan. Konferensi ini akan menjadi wadah berbagi pengalaman terbaik dan bentuk komitmen Indonesia untuk memperkuat ekosistem JKN yang bersih, akuntabel, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Setyo Susilo, mendukung upaya pencegahan kecurangan dengan membentuk Tim Pencegahan Kecurangan.

Tugas tim tersebut adalah melakukan sosialisasi kepada fasilitas kesehatan (faskes) baik fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Ketika terjadi fraud, tim akan melakukan mediasi dan klarifikasi mengenai tindakan fraud yang dilakukan faskes serta memberikan masukan untuk penyelesaiannya.

“Kami juga secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh faskes serta melakukan pembinaan kepada faskes yang terindikasi melakukan fraud. Hal tersebut tentunya merupakan wujud nyata komitmen kami dalam penyelenggaraan JKN yang sehat,” tutupnya.(*)