Jakarta,sorotkabar.com - Pemerintah memastikan harga beras mulai menunjukkan kestabilan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kondisi ini merupakan hasil penguatan pasokan, pengawasan distribusi, serta berbagai langkah pengendalian yang dijalankan pemerintah.
“Menjelang Natal dan tahun baru, pemerintah menjamin stabilitas harga pangan pokok, khususnya beras. Hingga awal November, sebanyak 214 kabupaten/kota mencatat penurunan harga beras,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya, Minggu (16/11/2025).
Ia menjelaskan jumlah daerah dengan penurunan harga beras terus bertambah dibandingkan awal Oktober. Secara nasional, harga beras mulai bergerak stabil berkat ketersediaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual sekitar Rp 12.000 per kilogram, serta beras medium yang rata-rata berada di kisaran Rp 13.000 per kilogram di sejumlah wilayah.
Harga tersebut berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni Rp 14.900 per kilogram untuk beras premium dan Rp 13.500 untuk beras medium.
Kondisi ini menunjukkan pasar semakin terkendali menjelang libur akhir tahun. “Artinya sudah sesuai dan bahkan di bawah HET,” katanya.
Namun, Amran mengaku tetap turun ke lapangan setelah membaca laporan terkait potensi kenaikan harga. Ia menyebut kunjungan dilakukan bersama wakil menteri pertanian dan direktur utama Bulog untuk memastikan kondisi di lapangan tetap terkendali.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga pekan pertama November terdapat 214 kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras. Angka ini meningkat 19,5% dibandingkan pekan pertama Oktober, ketika jumlah daerah yang mencatat penurunan masih berada di 179 kabupaten/kota.
Pada sisi lain, masih terdapat 50 kabupaten/kota yang mencatat kenaikan harga hingga awal November 2025. Jumlah ini menurun 18% jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 61 kabupaten/kota.
Amran menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga beras dan meminta semua pihak menghindari tindakan yang merugikan petani.
“Dengan segala kerendahan hati, janganlah petani kita dizalimi. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Jangan dipolitisasi, karena jika pangan bermasalah, negara juga bermasalah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga adalah melalui peningkatan pengawasan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras yang dibentuk sejak 20 Oktober 2025. Satgas ini melibatkan Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bapanas, Bulog, serta pemerintah daerah.
Menjelang Natal dan tahun baru, pemerintah bersama Perum Bulog juga memperkuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) di setiap daerah sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi lonjakan permintaan konsumsi.(*)
