Pekanbaru,sorotkabar
com - SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengelolaan industri hulu migas yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan dan penyampaian aspirasi antara Pemerintah Provinsi Riau, SKK Migas Sumbagut, dan PHR yang berlangsung di Jakarta, Jumat (17/10). Pertemuan dihadiri langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid, serta membahas sejumlah isu strategis, antara lain mekanisme Participating Interest (PI) 10 persen, pengembangan Lapangan Rokan, keterlibatan pelaku usaha lokal, pengelolaan sumur idle, serta program Local Business Development (LBD).
Gubernur Abdul Wahid menekankan pentingnya perbaikan tata kelola industri migas di Riau agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan daerah. Ia menilai kontribusi sektor hulu migas terhadap perekonomian Riau masih perlu ditingkatkan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
“Riau adalah salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia. Sudah selayaknya hasilnya dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat,” ujar Wahid.
Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan menjelaskan bahwa pengelolaan kegiatan hulu migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan. PHR, katanya, terus memastikan pelaksanaan kewajiban kontraktual dengan BUMD Riau Petroleum berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami memahami perhatian Pemerintah Provinsi Riau terhadap manfaat PI 10 persen. PHR berkomitmen menjalankan seluruh kewajiban secara profesional dengan tetap menjaga keberlanjutan operasi dan peningkatan produksi,” kata Ruby.
Ia menambahkan, kondisi arus kas kontraktor saat ini masih negatif karena PHR sebagai kontraktor nasional terbesar harus melakukan pengeboran masif, menerapkan inovasi teknologi, serta menjaga komitmen eksplorasi. Namun, ia memastikan mekanisme PI tetap terjamin, dan pembagian hasil akan diterima secara optimal oleh BUMD Riau Petroleum seiring meningkatnya produksi dan kinerja keuangan perusahaan.
Ruby menjelaskan bahwa sejak alih kelola dari Chevron, PHR beroperasi dengan skema gross split, di mana seluruh biaya investasi dan operasional ditanggung kontraktor tanpa penggantian dari pemerintah.
“Saat ini kami menunggu arahan terkait penambahan split insentif sebesar 19 persen dari Menteri ESDM agar kegiatan operasi di WK Rokan dapat berjalan optimal sesuai target nasional,” ujarnya.
Selain itu, PHR juga tengah menjalankan berbagai program pengembangan lapangan, termasuk kegiatan waterflood untuk menjaga tekanan reservoir, studi potensi Migas Non-Konvensional (MNK), serta pengeboran dua sumur eksplorasi deepening exploration tail (Gulamo DET-I dan Kelok DET-I). PHR juga menargetkan reaktivasi 200–300 sumur idle setiap tahun guna mengoptimalkan produksi nasional.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, C.W. Wicaksono, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap kegiatan hulu migas. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan PHR menjadi kunci dalam menjaga stabilitas operasi dan peningkatan produksi nasional.
“Sinergi ini penting dalam mempercepat penyelesaian tantangan di lapangan sekaligus mendukung peningkatan produksi migas nasional. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya dalam agenda Ketahanan Energi dan Pemerataan Pembangunan,” ujarnya.
Wicaksono menegaskan bahwa seluruh kegiatan hulu migas di Riau harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar operasi serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ia juga memastikan prinsip keterbukaan data dan pelibatan daerah terus dijalankan sesuai regulasi.
Dalam forum tersebut, Gubernur Abdul Wahid menyatakan akan menindaklanjuti langsung ke Menteri ESDM mengenai rencana realisasi penambahan split insentif sebesar 19 persen yang dinantikan PHR.
Sementara itu, Direktur BUMD Riau Petroleum, Husnul Kausarian, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menjaga kelancaran operasional industri migas di Riau.
“Inisiasi pembentukan Satgas kelancaran operasional sektor hulu migas oleh Gubernur merupakan langkah konkret untuk memperkuat koordinasi dan menyelesaikan kendala di lapangan,” katanya.
Husnul menambahkan, BUMD Riau Petroleum akan terus mendukung agar aktivitas hulu migas berjalan baik dan memastikan penerimaan daerah tidak hanya bersumber dari PI, tetapi juga melalui multiplier effect ekonomi, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) migas serta program CSR yang berdampak langsung bagi masyarakat.(*)
