Pekanbaru, sorotkabar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Apel Kebangsaan dan Launching Satgas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di kantor Gubernur, Kota Pekanbaru.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo ikut hadir.
Kegiatan Apel Kebangsaan dan peluncuran Satgas PHK ini dipimpin oleh Gubernur Riau Abdul Wahid.
Dalam amanatnya, Abdul Wahid menyampaikan awal mula terbentuknya Satgas PHK ini bermula dari perubahan dunia kerja menimbulkan tantangan besar.
"Banyak sektor usaha yang menghadapi tekanan dan tidak sedikit pekerja yang terancam kehilangan mata pencaharian.
Karena itu pembentukan Satgas PHK ini di Provinsi Riau bertujuan untuk memperkuat langkah Pemerintah Daerah dalam menangani pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan berkeadilan," kata Abdul Wahid, Rabu (15/10/2025).
Secara umum, Satgas PHK berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pengawasan setiap proses PHK di Provinsi Riau agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Satgas ini bertugas melakukan mediasi antara pekerja dengan pihak perusahaan, memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena PHK, serta mencegah terjadinya PHK tanpa prosedur yang sah.
Abdul Wahid menambahkan keberadaan Satgas PHK adalah wujud kehadiran negara untuk melindungi rakyat, khususnya para pekerja.
"Jika ada pekerja yang kehilangan pekerjaan itu bukan sekadar angka, tetapi rakyat yang harus kita lindungi," katanya.
Menurutnya, kesejahteraan pekerja bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga urusan kemanusiaan dan keadilan sosial.
"Mari kita kawal Satgas PHK ini dengan semangat kolaborasi, empati, dan tanggung jawab. Pemerintah, pengusaha, aparat, dan serikat pekerja harus satu langkah, satu tujuan, dan satu tekad melindungi pekerja," kata dia.
Ia berharap kehadiran Satgas PHK ini tidak hanya menjadi solusi sesaat tetapi langkah berkelanjutan untuk memperkuat keadilan sosial, memperkokoh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan memastikan tidak ada lagi pekerja yang sendirian menghadapi kesulitan.
"Mari jadikan apel kebangsaan ini sebagai momentum untuk meneguhkan semangat persaudaraan, menumbuhkan empati, dan menumbuhkan nilai-nilai gotong-royong dalam membangun Riau yang berbudaya Melayu," tuturnya.
Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyampaikan bahwa Satgas PHK ini bertujuan mengakomodir permasalahan ketenagakerjaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
"Mereka (pekerja) kita akomodir untuk masuk bersama lalu di-assesment untuk melihat kira-kira apakah bisa dipekerjakan lagi nggak," kata Herry Heryawan.
Satgas PHK juga nantinya akan membuat Desk Job Fair untuk mencarikan lowongan pekerjaan bagi para pekerja yang terdampak.
"Nanti dikanalisasi, kira-kira pekerja ini bisa dipekerjakan dia punya kemampuan yang dia miliki itu dimana," imbuhnya.
"Jadi Satgas PHK ini adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan, agar nilai-nilai keadilan itu dapat kita junjung tinggi. Jadi mengakomodir dari pelaku usaha dan para pekerja," tambahnya.(*)
“Kami akan menempatkan personel di lokasi-lokasi rawan banjir. Kami juga mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk melakukan pemetaan wilayah serta merespons cepat jika terjadi bencana di tengah masyarakat,” tegas Kombes Jeki.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang ditunjukkan seluruh pihak dalam apel kesiapsiagaan ini. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata komitmen bersama dalam menjaga keselamatan warga.
“Apel ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam menghadapi potensi bencana, khususnya banjir. Dengan sinergi yang kuat, kita berharap dapat mengurangi dampak bencana secara signifikan,” ujar Agung.
Selain persoalan bencana alam, Agung juga menekankan perlunya perhatian terhadap masalah sosial yang turut memengaruhi ketahanan masyarakat kota.
“Kita juga menghadapi tantangan sosial yang kompleks, sehingga perlu pendekatan terpadu dan kolaboratif agar bisa ditangani secara berkelanjutan,” tuturnya.
Dengan kesiapan bersama lintas sektor, Agung berharap penanganan banjir dapat berjalan lebih cepat, tanggap, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(*)
