Kuansing,sorotkabar.com - Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) dan P3K paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) dijadwalkan awal Oktober 2025 secara bertahap.
Sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) Bupati Kuantan Singingi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi nomor Kpts. 242/IX/2025 dan nomor 121/Kpts/DPRD-KS/2025/09 tentang Pengangkatan PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu secara bertahap di lingkungan Pemkab Kuansing, tertanggal 24 September 2025.
Kebijakan SKB tersebut tidak disetujui Partai Golkar dan Partai Gerindra di Kuansing. Pasalnya, merugikan masyarakat dan tidak memberikan rasa keadilan kepada mereka yang punya hak yang sama.
"Usulan penerimaan CPNS dan P3K itu kan dari daerah, Bupati malahan yang meneken. Tentu sesuai kemampuan kita penerimaannya kemarin. Sekarang, mereka sudah lulus. Tapi kenapa alasannya keuangan. Kalau memang alasannya itu, tentu kemarin tidak sebanyak itu diterima," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Kuansing, Mairizaldi selasa (30/9/2025).
Ia menegaskan, Fraksi Golkar DPRD Kuansing tidak setuju pengangkatan CPNS, P3K, P3K paruh waktu dilantik secara bertahap. Karena dinilai tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi mereka.
"Kemarin alasan mereka karena kemampuan keuangan daerah, makanya dilakukan bertahap. Dan Golkar tak setuju pengangkatan CPNS, P3K ini secara bertahap. Harus adil kepada semua," kata Mairizaldi.
Senada dengan itu, Ketua DPC Gerindra Kuansing Reky Fitro pun menegaskan penolakan terhadap kebijakan SKB tersebut. Ia memerintahkan agar fraksi Gerindra di DPRD Kuansing memperjuangkan hak rakyat secara adil.
"Kalaulah pelantikan itu bertahap. Tentu ada yang dilantik. Ada yang tidak. Bagi yang dilantik tahap ini, tentu mereka tertawa. Tidak ada masalah. Dan bagi yang tidak dilantik, tentu mereka jadi kecil hati. Karena semuanya sama-sama berharap segera dilantik," katanya.(*)
