Mataram,sorotkabar.com - Kredibilitas program pangan nasional kembali diuji setelah Badan Urusan Logistik (Bulog) Nusa Tenggara Barat mengungkap adanya peredaran beras SPHP palsu di pasaran. Temuan ini membawa aparat Ditreskrimsus Polda NTB pada penggerebekan sindikat pengoplos beras subsidi di wilayah Lombok Barat.
Bulog mencium praktik kotor ini lewat kegiatan monitoring rutin. Sejumlah beras kemasan lama ditemukan beredar padahal sudah tidak termasuk dalam masa distribusi resmi. Pemeriksaan fisik menunjukkan kualitas beras sangat rendah, dan tidak sesuai standar SPHP dari cadangan pangan pemerintah.
“Kemasan itu tidak pernah kami keluarkan pada penyaluran periode saat ini. Kami pastikan itu bukan produk resmi kami,” tegas Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Sri Muniati, Rabu (30/7/2025).
Setelah koordinasi dengan Satgas Pangan Daerah dan Ditreskrimsus Polda NTB, aparat bergerak cepat. Penggerebekan dilakukan di lokasi yang menjadi titik pencampuran beras. Pelaku diduga sengaja mengoplos beras kualitas rendah, lalu mengemas ulang agar tampak seperti produk subsidi resmi Bulog.
Perbuatan ini dinilai sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen dan mencoreng program pangan pemerintah. Para pelaku diancam pasal berlapis, mulai dari Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, Pasal 106 UU Perdagangan, hingga Pasal 100 UU Merek.
Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) membongkar praktik kejahatan perdagangan dan perlindungan konsumen yang melibatkan pengoplosan beras program pemerintah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Bulog.
Beras kualitas rendah diduga dicampur dan dikemas ulang menggunakan karung resmi milik Bulog, lalu dijual ke pasar dengan harga subsidi.(*)