Jakarta,sorotkabar.com – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, terkait mekanisme pemilihan kepala daerah merupakan isyarat agar DPR segera membahas revisi lima undang-undang politik.
"Usulan seperti yang disampaikan Muhaimin adalah petunjuk bahwa pembahasan RUU Pemilu, RUU Pilkada, RUU MD3, RUU Parpol, dan RUU Pemerintahan Daerah sudah sangat mendesak," ujarnya kepada inilah.com, Sabtu (26/7/2025).
Lucius menyebut sebagai pimpinan partai, Cak Imin memiliki kewenangan untuk mendorong fraksinya di DPR mengagendakan pembahasan paket revisi UU Politik tersebut. Wacana soal pemilihan kepala daerah tidak langsung, menurutnya, baru akan bermakna jika menjadi bagian dari revisi undang-undang yang dibahas secara menyeluruh.
"Jangan sampai usulan seperti ini hanya jadi lontaran lepas tanpa tindak lanjut nyata," tegasnya.
Ia menilai, Cak Imin seharusnya menyampaikan argumentasi yang kuat terkait usulannya. Apakah sistem pemilihan tidak langsung benar-benar mampu mengatasi persoalan seperti politik uang?
"Kalau Pilkada tidak langsung, apa iya politik uang akan berhenti? Bukankah justru uang dari calon akan lebih besar untuk mendapatkan dukungan partai?" ucap Lucius.
Ia menekankan, pemilihan langsung telah memberikan ruang partisipasi luas kepada masyarakat. Bahkan banyak calon berkualitas yang maju tanpa menjadi kader partai.
"Pilkada langsung memungkinkan munculnya tokoh-tokoh berkualitas dari kalangan non-partai. Ini yang harus dijaga," tambahnya.
Namun ia tidak menutup kemungkinan adanya perubahan sistem, asalkan melalui kajian mendalam. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah pemilihan gubernur secara tidak langsung, sedangkan bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat.
"Jadi idealnya tetap langsung, terutama untuk tingkat kabupaten dan kota. Perubahan bisa dilakukan secara selektif, bukan menyeluruh," tutupnya.(*)