Jakarta,sorotkabar.com – Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi, menegaskan bahwa kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban harus ditindak tegas.
Pernyataan ini disampaikan Mayjen TNI Djon seusai membuka acara Hari Gembira bersama 4.000 anak-anak di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
"Ormas dan premanisme itu dua hal berbeda, tapi kalau kegiatan ormas mengarah pada aksi premanisme, harus dilawan," ujar Mayjen TNI Djon.
Ia menekankan bahwa tugas menindak akan menjadi kewenangan kepolisian dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
Mayjen TNI Djon menambahkan, tidak semua ormas berisi preman, dan tidak semua preman tergabung dalam ormas. Menurutnya, jika ormas melakukan kegiatan positif dan mendukung program pemerintah, kehadirannya akan membawa manfaat.
Namun sebaliknya, bila aktivitas ormas terjerumus dalam tindakan premanisme, dampaknya akan sangat merugikan.
"Premanisme itu orang-orang yang tidak mau bekerja, tapi ingin punya pendapatan besar dengan memaksakan kehendak, bahkan mengambil hak orang lain," jelasnya.
Kasus terbaru terkait gangguan ormas ini mencuat setelah Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengungkapkan bahwa pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat terganggu oleh aksi ormas berbau premanisme.
Informasi tersebut diperoleh Eddy saat melakukan kunjungan ke Shenzhen, Tiongkok, atas undangan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Dalam pertemuan dengan pejabat RRT, isu premanisme di proyek pabrik BYD turut dibahas sebagai salah satu kekhawatiran investor.
Eddy mengingatkan bahwa pemerintah harus bersikap tegas dalam menangani masalah ormas dan premanisme agar tidak merusak iklim investasi di Indonesia.
"Keamanan adalah hal paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," kata Eddy. (*)