Pekanbaru,sorotkabar.com – Program Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang menanggung biaya pendidikan siswa di 23 SMP swasta dan 15 Madrasah Tsanawiyah (MTs) mendapat dukungan dari kalangan legislatif.
Kebijakan yang menjadi bagian dari program Zero Putus Sekolah itu dinilai mampu menjadi solusi nyata bagi persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang selama ini terjadi setiap tahun ajaran baru.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, menilai langkah yang diambil Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin hak pendidikan seluruh anak tanpa terkecuali.
Menurutnya, program tersebut menjadi jawaban atas keresahan masyarakat yang selama ini menghadapi kendala saat proses penerimaan peserta didik baru, terutama bagi siswa yang tidak lolos masuk sekolah negeri akibat keterbatasan kuota.
"Ini adalah program yang sangat baik dan patut kita dukung bersama. Pendidikan merupakan hak setiap anak, sehingga tidak boleh ada anak di Pekanbaru yang putus sekolah hanya karena persoalan ekonomi atau keterbatasan daya tampung sekolah negeri," kata Sabarudi, Kamis (25/6/2026).
Politisi PKS itu menegaskan, persoalan keterbatasan kapasitas sekolah negeri selalu menjadi tantangan tahunan di Kota Pekanbaru.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sekolah swasta dan madrasah dinilai sebagai strategi efektif untuk memastikan seluruh siswa tetap memiliki akses pendidikan.
Menurut Sabarudi, keberadaan sekolah mitra yang biayanya ditanggung pemerintah dapat mengurangi beban orangtua sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga mencerminkan orientasi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.(*)