Pekanbaru,sorotkabar.com – Masih timpangnya distribusi dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) antara daerah urban dengan daerah 3T di Provinsi Riau hingga saat ini karena pengelola MBG di Riau terkesan mengejar target angka, tapi abai dengan faktor pembiayaan distribusi bahan makanan MBG itu sendiri.
"Timpangnya distribusi MBG di Riau antara wilayah urban dan daerah 3T, yakni daerah terdepan, terluar, tertinggal, bukan cuma cerita kedai kopi, tapi ini akibat (pengelola) mengejar target angka," kata pengamat ekonomi Dahlan Tampubolon ketika dihubungi Minggu (15/3/2026) malam.
Dahlan mengatakan, ketimpangan distribusi dapur MBG karena, meski pemerintah sudah memberi indeks kemahalan untuk harga bahan makanan, tapi cuek dengan fakta bahwa biaya mengirim bahan makanan ke daerah 3T bisa dua kali lipat lebih mahal daripada harga bahan itu sendiri.
"Kalau gak ada intervensi khusus pada pos biaya distribusi, pengelola dapur akan terus menghindari daerah pinggiran demi menjaga napas finansial mereka," tandas Dahlan.
Dia menyebut, sampai Maret 2026, progres MBG di Riau memang tampak menyala secara statistik dengan capaian 75 persen atau sekitar 1,5 juta penerima manfaat dari total target 2 juta jiwa. Tapi menurut Dahlan, angka ini kebanyakan di daerah padat penduduk seperti Kota Pekanbaru dan Kota Dumai yang secara logistik jauh lebih mudah.
"Tapi lihatlah daerah pinggiran dengan aksesibilitas sulit, masih tertinggal karena model Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini masih sangat bergantung pada kedekatan geografis, yakni radius maksimal 6 km untuk menjaga kualitas makanan," katanya.
Masalah utama yang mencekik pengelola dapur di daerah pinggiran, kata Dahlan, adalah biaya logistik atau melangsir bahan baku yang tidak sebanding dengan margin operasional. Secara teori, MBG menggunakan Fixed Unit Cost sekitar Rp3.000 per porsi untuk biaya operasional (listrik, gas, honor, dan transportasi). Angka ini mungkin masuk akal di Pekanbaru, di mana pemasok sayur dan daging hanya berjarak beberapa kilometer.
Namun, bagi SPPG di pelosok seperti Indragiri Hilir atau Kepulauan Meranti, biaya BBM untuk menembus jalur sungai atau jalan tanah yang rusak akan langsung menggerus anggaran operasional tersebut, sehingga mengelola dapur di sana dianggap sebagai proyek tekor.
Secara teknis, data menunjukkan bahwa dari 633 unit SPPG yang sudah beroperasi di Riau, mayoritas terkonsentrasi di titik yang memiliki rantai pasok stabil. Indeks Kemahalan Geografis belum dimasukkan untuk biaya operasional dapur, jadi titik lemah yang krusial.
"Jadi sekali lagi, pemerintah perlu melakukan intervensi khusus pada pos biaya distribusi.
Kalau tidak, pengelola dapur akan terus menghindari daerah pinggiran demi menjaga napas finansial mereka," tandas Dahlan.
MBG sebagai pilar ekonomi di Riau tidak boleh cuma sampai seremoni di sekolah-sekolah perkotaan.
Bukan cuma menambah anggaran, tapi perlu desentralisasi pasokan melalui pangan lokal supaya dapur tidak perlu mendatangkan bahan baku dari kota yang jauh.
"Kalau kebijakan satu harga operasional ini tetap dipaksakan tanpa melihat medan berat Riau, maka MBG hanya akan menjadi kemewahan bagi anak-anak kota, sementara anak-anak di pelosok 3T tetap hanya menjadi penonton dalam statistik keberhasilan nasional," kata Dahlan. (*)