Pekanbaru, sorotkabar.com - Ancaman penghentian bantuan program cetak sawah baru dari Kementerian Pertanian menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah, termasuk Riau.
Pemerintah pusat menegaskan hanya daerah yang siap lahan secara administratif dan teknis yang akan mendapat dukungan perluasan sawah.
Ketua Komisi II DPRD Riau, Adam Syafaat menilai, Riau tidak boleh kehilangan momentum strategis untuk memperkuat ketahanan pangan.
“Ini peluang besar untuk meningkatkan produksi pangan di Riau. Jangan sampai kesempatan ini terlewatkan hanya karena kita tidak mampu menyiapkan lahan,” tegas Adam.
Pemprov Riau sebelumnya menyatakan tetap berupaya menyediakan lahan untuk program cetak sawah baru.
Namun, hingga kini ketersediaan lahan disebut baru sekitar 20 persen dari total potensi yang ada.
Kondisi tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi persyaratan pusat.
Padahal, program cetak sawah baru menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat swasembada pangan nasional di tengah tantangan krisis pangan global dan alih fungsi lahan.
Adam menegaskan, dukungan pusat harus diimbangi kesiapan daerah.
Ia mengingatkan agar persoalan administratif, legalitas lahan, hingga kesiapan teknis tidak menjadi hambatan klasik yang berulang.
“Jangan sampai bantuan yang sudah disiapkan pusat justru hilang karena daerah tidak siap secara administrasi maupun teknis,” ujarnya.
Menurutnya, masih banyak lahan di Riau yang berpotensi dioptimalkan, termasuk lahan yang telah disita pemerintah dari perusahaan dan kini kembali menjadi aset negara.
“Lahan yang sudah kembali ke negara seharusnya bisa diprioritaskan untuk ketahanan pangan. Ini momentum yang tepat,” kata Adam.
Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar proses identifikasi lahan berjalan cepat dan sesuai ketentuan pusat.
Sinergi lintas daerah dinilai krusial untuk memastikan Riau tetap masuk dalam daftar penerima bantuan program cetak sawah baru.
Program cetak sawah bukan sekadar proyek perluasan lahan, tetapi menyangkut keberlanjutan produksi beras, stabilitas harga, serta peningkatan kesejahteraan petani di Bumi Lancang Kuning.
Jika Riau gagal memenuhi syarat, bukan hanya bantuan yang hilang, tetapi juga peluang memperkuat posisi sebagai salah satu lumbung pangan di Sumatera.
Adam berharap langkah konkret segera dilakukan agar Riau tidak tertinggal dari daerah lain yang lebih siap secara administratif dan teknis.
“Dukungan pusat harus kita jawab dengan kesiapan nyata di daerah. Ini soal ketahanan pangan dan masa depan petani kita,” tutupnya.(*)