Sorong,sorotkabar.com -
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sorong, Papua Barat Daya, memastikan transportasi guru yang bertugas di wilayah kepulauan tetap dibayarkan, meski saat ini terjadi keterlambatan proses pencairan anggaran.
Kepala Disdikbud Kota Sorong Yuli Kirihio di Sorong, Rabu, menegaskan keterlambatan tersebut bukan berarti pemerintah daerah tidak menyanggupi pembayaran, melainkan masih dalam tahapan administrasi dan pemeriksaan.
“Bukan kami tidak membayar. Proses ini sudah berjalan sejak tahun lalu, hanya memang ada keterlambatan karena tahapan administrasi sehingga belum bisa dibayarkan tepat waktu,” ujarnya.
Ia menjelaskan pembayaran pembiayaan transportasi laut bagi guru di Pulau Ram dan Pulau Sop membutuhkan proses penghitungan ulang sebelum pencairan dilakukan.
"Kita masih melakukan kalkulasi anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Menurut dia, pada tahun sebelumnya kondisi serupa juga sempat terjadi, namun seluruh kewajiban akhirnya dapat diselesaikan.
Karena itu ia meminta para guru tetap menjalankan tugas seperti biasa dan tidak terpengaruh oleh informasi yang beredar.
“Kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Dalam waktu dekat kami upayakan sudah bisa diselesaikan sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu,” katanya.
Yuli mengakui total pembiayaan transportasi yang dilaporkan sebelumnya mencapai sekitar Rp90 juta per tahun untuk dua lokasi berbeda. Anggaran tersebut digunakan untuk menyewa dua perahu guna mengantar jemput guru.
Ia menambahkan sebelumnya pemerintah pusat pernah memberikan bantuan perahu cepat (speed boat), namun kondisinya kini sudah tidak layak pakai dan berukuran kecil sehingga tidak memungkinkan menampung jumlah guru yang bertambah, terlebih dengan mempertimbangkan faktor cuaca dan keselamatan.
“Perbaikannya cukup besar, sehingga pemerintah kota mengambil kebijakan menyewa perahu sebagai solusi sementara,” ujarnya.
Dia mengatakan Disdikbud akan terus berkoordinasi guna mencari solusi jangka panjang pembiayaan transportasi guru kepulauan, agar pelayanan pendidikan di wilayah terluar tetap berjalan optimal dan berkelanjutan.(*)