Pekanbaru, sorotkabar.com – Anggota komisi III DPRD Riau Abdullah menegaskan perlunya langkah cepat dan serius dari Pemerintah Provinsi Riau dalam mengatasi inflasi yang saat ini berada di atas target nasional, yakni mencapai 5,2 persen.
Kenaikan harga cabai yang sempat menembus Rp90 ribu per kilogram menjadi salah satu pemicu utama inflasi.
“Sekarang harga cabai memang sudah turun menjadi sekitar Rp75 ribu, tapi ini belum termasuk kenaikan komoditas pokok lainnya,” ujar Abdullah, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota harus memberikan perhatian serius terhadap ketahanan pangan daerah. Ia menilai banyak lahan tidur milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Lahan-lahan tidur itu masih banyak. Itu harus diisi, harus ditanami. Kalau APBD tidak cukup, kita maksimalkan penggunaan dana CSR untuk ketahanan pangan,” tegasnya.
Politisi PKS ini memaparkan bahwa saat ini Riau hanya mampu memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan cabai dan beras dari produksi lokal. Sisanya sekitar 75 persen masih bergantung pada pasokan dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan provinsi lain.
“Ketika suplai dari daerah lain terganggu, harga langsung melonjak. Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, juga Ramadan dan Idulfitri. Ini sangat rawan bagi masyarakat kecil,” lanjutnya.
Selain itu, ia menyoroti bahwa Riau tidak bisa terus bergantung pada sektor Migas. Produksi minyak di Riau terus menurun dari masa ke masa.
“Dulu kita pernah produksi satu juta barel per hari. Sekarang tinggal 170–178 ribu barel. Dari PHR itu hanya 155 ribu barel per hari. Jadi trennya terus turun. Kita harus bergeser perhatiannya ke ketahanan pangan dan energi baru terbarukan,” katanya.
Ia menilai potensi energi nonfosil di Riau cukup besar dan perlu dikembangkan sebagai langkah strategis jangka panjang. (*)