Teheran,sorotkabar.com  — Pasukan intelijen Iran telah menangkap lebih dari 700 warga Iran yang dituduh bertindak sebagai agen untuk Israel selama 12 hari terakhir, demikian laporan Kantor Berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC pada Selasa (25/6/2025).

Menurut laporan tersebut, penangkapan itu menargetkan apa yang digambarkan pihak berwenang sebagai jaringan spionase dan sabotase aktif yang mengintensifkan operasi setelah serangan Israel pada tanggal 12 Juni 2025, yang menewaskan beberapa tokoh militer dan nuklir senior Iran.

Mereka yang dibunuh Israel termasuk komandan IRGC Hossein Salami dan Mohammad Bagheri, ilmuwan nuklir Ali Akbar Tehranchi, dan mantan kepala nuklir Fereydoon Abbasi, kata laporan itu, dikutip dari laman iranintl, Rabu (25/6/2025) 

Mereka yang ditahan dituduh melakukan operasi intelijen untuk Israel, termasuk mengendalikan kendaraan udara mikro (MAV) dan pesawat tak berawak bunuh diri, membuat bahan peledak rakitan, memotret instalasi militer yang sensitif, dan mengirimkan data ke pasukan Israel. Fars melaporkan, lebih dari 10.000 MAV disita di Teheran saja.

Penangkapan tersebut didasari pada informasi dari masyarakat dan operasi keamanan dan terkonsentrasi di provinsi Kermanshah (126 orang), Isfahan (76), Khuzestan (62), Fars (53), Lorestan (49), dan ibukota Teheran, di mana angka pastinya belum dirilis. Jumlah resmi tersebut tidak termasuk warga negara asing yang ditahan.

Pengadilan Iran mengumumkan bahwa tiga orang yang dihukum karena melakukan spionase untuk Israel, Majid Mosayebi, Esmail Fekri, dan Mohammad Amin Mahdavi-Shayesteh, telah dieksekusi dalam dua pekan terakhir.

RUU Darurat Untuk Spionase Perang

Parlemen Iran meloloskan RUU darurat pekan ini untuk meningkatkan hukuman atas spionase dan kolaborasi dengan negara musuh, yang memungkinkan para tersangka untuk diadili dalam kondisi perang.

Kepala Kehakiman Gholamhossein Mohseni-Ejei mengatakan, mereka yang ditangkap dalam konteks serangan Israel baru-baru ini akan diadili di bawah ketentuan hukum masa perang.

Juru bicara kehakiman Asghar Jahangir mengatakan di televisi pemerintah bahwa undang-undang spionase saat ini terlalu umum dan tidak memadai untuk menangani kasus-kasus baru-baru ini. Dia menambahkan bahwa reformasi hukum diperlukan untuk menangani para tahanan yang terkait dengan konflik dengan Israel. (*)