Kamboja Bersiaga dan Larang Drama TV Thailand

Kamboja Bersiaga dan Larang Drama TV Thailand
Kepala Angkatan Darat Kamboja Mao Sophan (kiri) bertemu dengan Kepala Angkatan Darat Thailand Jenderal Pana Claewplodtook di pos pemeriksaan perbatasan di provinsi Surin, Thailand, Kamis, 29 Mei 2025. (AP/AP)

Phnom Penh,sorotkabar.com — Pemerintah Kamboja memerintahkan kesiagaan penuh bagi seluruh pasukannya dan melarang penayangan drama televisi Thailand pada Jumat (13/6/2025). 

Hal ini sebagai respons terhadap memanasnya konflik perbatasan Kamboja dengan Thailand yang telah memicu bentrokan mematikan.

Selain itu, Phnom Penh juga memutus koneksi internet yang melewati wilayah Thailand dan menutup salah satu pos perbatasan utama menjelang pertemuan bilateral pada Sabtu (14/6/2025), yang bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kedua negara.

Ketegangan meningkat sejak bentrokan pada 28 Mei 2025 lalu di kawasan segitiga zamrud, wilayah pertemuan antara Kamboja, Thailand, dan Laos. Bentrokan ini menyebabkan seorang tentara Kamboja tewas.

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengumumkan pemutusan akses internet dari Thailand melalui unggahan di Facebook pada Kamis (12/6/2025) malam, yang kemudian memicu keluhan warganet terkait lambatnya kecepatan internet.

Kementerian Informasi dan Kebudayaan Kamboja juga memerintahkan seluruh stasiun TV untuk menghentikan penayangan serial televisi asal Thailand.

Sementara itu, mantan Perdana Menteri Hun Sen, ayah dari Hun Manet, mengimbau boikot produk Thailand dan memperingatkan bahwa Kamboja bisa menghentikan seluruh impor dari Thailand jika pembatasan perbatasan tidak dicabut oleh otoritas Thailand.

“Seluruh angkatan bersenjata harus tetap siaga penuh 24 jam sehari, siap menanggapi dan mempertahankan diri jika terjadi agresi,” tulis Hun Sen di Facebook.

Ia juga memerintahkan para pejabat di provinsi perbatasan untuk menyiapkan rencana evakuasi warga apabila diperlukan.

Departemen Imigrasi Kamboja mengonfirmasi bahwa pos perbatasan Daung–Ban Laem ditutup tanpa batas waktu karena alasan keamanan dan keselamatan publik. Hun Sen menegaskan bahwa perbatasan hanya akan dibuka kembali setelah Thailand mencabut pembatasannya.

Dalam unggahan Facebook lainnya, Hun Sen bahkan mendorong para petani Thailand untuk memprotes kebijakan militer negara mereka.

Pertemuan pejabat tinggi dari kedua negara dijadwalkan berlangsung di Phnom Penh pada Sabtu untuk membahas penyelesaian konflik.

Pertikaian perbatasan ini dipicu oleh penetapan garis batas sepanjang 800 km yang diwariskan sejak era kolonial Prancis di Indochina. Perselisihan ini telah menyebabkan kekerasan sporadis sejak 2008, dengan setidaknya 28 korban jiwa.

Awal bulan ini, Hun Manet menyatakan Kamboja akan mengajukan pengaduan resmi ke Mahkamah Internasional (ICJ) terkait empat wilayah sengketa, termasuk area terbaru tempat terjadi bentrokan.

Mahkamah Internasional pada 2013 telah memutuskan, wilayah di sekitar kuil Preah Vihear adalah bagian dari Kamboja. Namun Thailand hingga kini menolak mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut.

Meski kedua militer sepakat pada Minggu (15/6/2025) untuk menempatkan kembali pasukan guna menghindari konflik lanjutan, otoritas Thailand tetap memperketat pengawasan dan menutup beberapa titik penyeberangan lainnya.(*) 
 

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index