Pekanbaru,sorotkabar.com – Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (5/5/2025).

Rakor ini dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhud, dan dilaksanakan bersamaan dengan Rakor Pengendalian Inflasi di Kantor Wali Kota Pekanbaru, Lantai 5.

Program MBG merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemenuhan gizi bagi siswa sekolah.

Di Pekanbaru, program ini telah berjalan di dua lokasi, yakni di Jalan Ega, Kecamatan Marpoyan Damai (Yayasan Kasih Indonesia Sehat), dan di Kecamatan Tuah Madani (Yayasan Sinergi Setia Tani).

"Alhamdulillah, kegiatan ini sudah kembali berjalan dan telah melayani lebih dari 6.000 penerima manfaat," ungkap Kepala SPPG Kodim, Helin Fauziah, yang mewakili Kasatpel Pekanbaru.

Helin menambahkan, dalam waktu dekat akan hadir empat SPPG baru di Kota Pekanbaru, yaitu di Jalan Teratai, Jalan Kereta Api (Marpoyan Damai 2), Jalan Air Dingin (Bukitraya), dan Jalan Muhajirin (Tuah Madani I).

Saat ini, proses survei dan pendataan calon penerima manfaat di wilayah tersebut masih berlangsung.

"Kita sudah lakukan survei, namun karena belum operasional, jumlah siswa penerima manfaat belum bisa dipastikan," jelasnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Pekanbaru, H Maisisco, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program MBG di Pekanbaru.

Ia menilai program ini membuka peluang kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama sektor pertanian dan penyedia pangan.

"Kami mendorong pemenuhan bahan baku melibatkan petani dan pelaku usaha lokal agar manfaatnya lebih luas dan berkelanjutan," ujar Maisisco.

Ia juga menyambut baik rencana penambahan SPPG baru yang diperkirakan akan meningkatkan jumlah penerima manfaat serta mendorong pertumbuhan usaha penyedia dapur umum.

Sementara itu, Asisten II Sekdako, Ingot Ahmad Hutasuhud, menekankan pentingnya sinergi antara Pemko Pekanbaru dan SPPG BGN dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menyebut, Pemko telah melakukan survei terhadap enam lokasi potensial pembangunan dapur umum.

"Langkah ini sebagai bentuk dukungan nyata dari Pemko Pekanbaru terhadap program prioritas nasional," jelas Ingot.

Ia menambahkan, koordinasi ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih program serta mengatur teknis pelaksanaan agar lebih terarah dan efektif.

"Pemko ingin berkontribusi, tapi tentu harus jelas teknisnya, lokasinya, dan jumlah yang bisa dilayani," ujarnya.

Dalam forum tersebut, Helin juga menyampaikan dukungan terhadap upaya DKP melibatkan petani dan suplier lokal dalam pemenuhan bahan dapur program MBG. (*)