Pekanbaru,sorotkabar.com - Anggota DPRD Riau Dapil Indragiri Hilir, Ikbal Sayuthi, mendukung soal pembatasan ekspor kelapa. Hal itu perlu dilakukan untuk mendukung hilirisasi kelapa sesuai yang dicanangkan pemerintah.
Menurutnya, jika kelapa yang ada diekspor semua, maka akan berdampak pada industri kelapa di Indonesia, terutama di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Industri kelapa bisa tutup karena tidak ada lagi bahan baku.
Ia menyebut, bahwa dirinya sudah roadshow ke beberapa kementerian di antaranya, Kementerian Pertanian, Perkebunan, dan juga Koperasi. Dalam roadshow itu, ia berdiskusi terkait solusi hilirisasi kelapa.
Pihaknya mengaku sepakat melakukan moratorium atau pembatasan kuota ekspor kelapa. Akan tetapi pemerintah harus bisa menjamin standarisasi harga kelapa.
"Kita sepakat pembatasan kuota (ekspor) dengan catatan pemerintah bisa menjamin standarisasi harga kelapa sebagaimana standarisasi harga kelapa sawit. Kita minta harga kelapa di tingkat petani itu minimal Rp5 ribu," ujar Ikbal, Senin (28/4/2025).
Kemudian pihaknya juga meminta kepada pihak industri kelapa agar tetap mengambil hasil petani, walau berapa pun jumlahnya.
"Karena sesuai hukum ekonomi, kalau suplai tinggi tapi demand rendah tentu siapa yang rugi, ya petani. Nah, kalau seandainya industri tidak mau ada kesepakatan standarisasi harga ini, tentu jangan menghambat mereka untuk ekspor," sebutnya.
Dirinya meyakini, jika pemerintah serius dalam hal hilirisasi kelapa ini betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah dengan serius, maka petani kelapa di Indonesia akan sejahtera.
"Karena selama ini petani hanya menjual bahan mentah saja. Padahal banyak bisa kita buang di situ. Airnya bisa kita ambil, isinya, sabutnya bisa kita ambil, tempurungnya juga bisa kita ambil," ungkapnya.(*)
.jpeg)
