Jakarta,SorotKabar.com - Universitas Udayana (Unud) menandatangi Perjanjian Kerja Sama dengan TNI, tepatnya Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana. Hal ini mendapat penolakan dari mahasiswa lantaran masuknya unsur militer dalam pemberian pendidikan dan pelatihan.
Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menegaskan kerja sama ini bukan untuk membawa praktik militer ke kampus.
“Kami pastikan kerja sama ini tidak menyentuh aspek pengambilan keputusan akademik, tidak mengintervensi kebebasan berpikir, dan tidak menjadikan kampus sebagai instrumen militerisasi,” kata Ketut dalam siaran pers dikutip dari laman unud.ac.id, Selasa, 1 April 2025.
Ketut menyebut kerja sama itu untuk memberikan penguatan pendidikan karakter dan bela negara bagi mahasiswa. Selain itu, untuk meningkatkan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan.
“Seluruh program kerja sama akan bersifat edukatif, terbuka, dan partisipatif,” ujar dia.
Ketut menuturkan kerja sama dengan Kodam IX/Udayana meliputi kuliah umum dari tokoh TNI tengang kebangsaan, pelatihan bela negara bersifat non-militeristik, program pengabdian masyarakat bersama di bidang ketahanan pangan dan teknologi tepar guna, dan peningkatan kapasitas SDM prajurit aktif melalui akses ke program S1, S2, dan S3 di Unud.
Dia menyebut pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tetap berada di bawah kontrol akademik.
"Seperti juga halnya kerja sama dengan berbagai pihak lain dengan Universitas Udayana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya," tutur Ketut.
Dilansir dari laman Antara, Ketut mengatakan terdapat urgensi menjalin kerja sama dengan Kodam IX/Udayana, yaitu untuk membentuk generasi muda cerdas secara intelektual. Serta memiliki karakter kebangsaan dan kesadaran bela negara yang penting di tengah tantangan disinformasi dan disintegrasi sosial.
Universitas Udayana menilai TNI memiliki kapasitas dan pengalaman dalam hal bela negara, ketahanan pangan, tanggap bencana, dan pengabdian di wilayah terpencil yang dapat disinergikan dengan kegiatan riset dan pengabdian masyarakat. Kerja sama ini juga memberikan akses pendidikan tinggi bagi prajurit aktif dan keluarga besar TNI, memperluas peran kampus sebagai pelayan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Urgensinya adalah pada titik kolaborasi sipil-militer yang sehat dan setara bukan subordinasi dan itu hanya bisa berjalan baik jika dijaga dalam prinsip transparansi, sukarela, dan akuntabilitas,” kata dia.(*)
