Jakarta,sorotkabar.com - Pengamat sektor migas yang juga Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk menonaktifkan Menteri BUMN Erick Thohir buntut kasus korupsi dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax.
Menurutnya, jika Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen maka sebaiknya dapat menonaktifkan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.
“Jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar berkomitmen memerangi korupsi, maka sebaiknya Menteri BUMN segera dinonaktifkan agar kasus ini dapat cepat terselesaikan,” kata dia, Senin (3//3)
Lebih lanjut, Yusri menegaskan, alasan Presiden RI Prabowo Subianto menonaktifkan Erick Thohir lantaran membuat ekosistem pengadaan minyak mentah, BBM dan LPG yang dikuasi kartel minyak.
“Rakyat pengguna BBM sangat dirugikan oleh proses bisnis yang koruptif di Pertamina yang diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Erick Thohir,” jelas dia.
Yusri menyinggung, sikap Erick Thohir yang sempat bungkam selama lebih dari empat bulan sejak Kejagung mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024.
Namun, setelah bertemu Jaksa Agung, Erick tiba-tiba menyatakan akan mengevaluasi direksi yang jadi tersangka.
Yusri pun meyakini tim penyidik Kejagung sangat profesional dan memiliki cukup bukti untuk mengusut kasus ini. Ia pun menyoroti peran Menteri BUMN dalam mengawasi bisnis Pertamina.
"Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggungjawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina," papar Yusri.
Desakan agar Presiden RI Prabowo Subianto dapat menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir usai mencuatnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax dalam pusaran kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
Desakan itu disampaikan oleh akun TIKTOK @BukanKabarBiasa yang mendorong agar Menteri BUMN Erick Thohir dapat dinonaktifkan sementara oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo disarankan menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyusul terungkapnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax,” bunyi akun tersebut.
Dalam akun tersebut disebutkan, jika Presiden Prabowo benar-benar berkomitmen memerangi korupsi maka sebaiknya Menteri BUMN Erick Thohir dapat dinonaktifkan.
Erick Thohir sendiri diketahui sempat bungkam selama lebih dari empat bulan sejak Kejagung mulai menggeledah kantor dan rumah direksi Pertamina pada Oktober 2024.
“Proses bisnis pengadaan minyak di Pertamina tak bisa lepas dari tanggungjawab Menteri BUMN dan mantan Dirut Pertamina," ungkap akun tersebut.
Sementara itu, akun lainnya @iamsalimvanjava meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diminta bertanggungjawab terkait dugaan korupsi Pertamina Patra Niaga.
Karena, selama Erick Thohir menjabat sebagai Menteri BUMN ada 11 BUMN yang melakukan korupsi, yakni Pertamina, PT Timah, Garuda Indonesia, PTPN, Krakatau Steel, Asabri, Jiwasraya, Waskita Karya, ASDP, PTBA, dan PGN.
Sejauh ini, Erick Thohir hanya menjawab akan melakukan review total, untuk merespon kondisi korupsi yang menghinggapi Pertamina Patra Niaga.
"Ini adalah jawaban yang tidak tahu malu. Karena jika kejadian serupa terjadi di negara lain, sebagai contoh Jepang, menteri yang bersangkutan pasti sudah mengundurkan diri," kata salah seorang netizen di tiktok, @iamsalimvanjava.
Netizen ini mempertanyakan sampai kapan pembiaran atas pejabat yang tidak bisa bertanggung jawab ini akan berlangsung.
"Mau sampai kapan korupsi ini dibiarkan. Sudah akut banget di Indoensia kasusnya," tandasnya.
Netizen sendiri merespons unggahan dari akun @BukanBeritaBiasa.
Akun @Yetty Tjan juga menyarankan, Erick Thohir untuk mundur secara lantaran diduga keterlibatannya dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
“Kalau di jepang Sudah mundur teratur,” bunyi akun @Yetty Tjan. (*)
