Isu Politik dan Hukum Terkini: Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah hingga Hasto Ditahan KPK

Isu Politik dan Hukum Terkini: Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah hingga Hasto Ditahan KPK
Sebanyak 961 kepala daerah hasil Pilkada 2024 resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Antara/Aditya Pradana Putra)

Jakarta,sorotkabar.com – Berbagai isu politik dan hukum terkini mewarnai pemberitaan sepanjang Kamis (20/2/2025) hingga pagi ini.

Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Jakarta masih hangat diperbincangkan.

Isu politik dan hukum terkini lainnya yang banyak menyita perhatian publik, adalah langkah KPK menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Isu Politik dan Hukum Terkini

1. Prabowo Resmi Melantik 961 Kepala Daerah 2025-2023

Presiden Prabowo Subianto melantik dan memimpin sumpah jabatan 961 kepala daerah periode 2025-2030 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

Para kepala daerah yang dilantik, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.

"Saya ingin ingatkan. Atas nama negara dan bangsa Indonesia, saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat, menjaga kepentingan rakyat, dan berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita," kata Prabowo dalam arahannya.

2. Partai Demokrat Pilih Ketua Umum Baru pada Kongres Pekan Depa

Isu politik dan hukum terkini lain yang masih hangat adalah seputar Partai Demokrat akan menggelar Kongres VI pada Senin (24/2/2025) dan Selasa (25/2/2025) di Ballroom Hotel Ritz-Carlton di Pacific Place, Jakarta. 
Salah satu agendanya adalah menggelar pemilihan ketum Partai Demokrat untuk periode 2025-2030 dan memperkuat komitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo," ujar Ketua Organizing Committee Kongres DPP Partai Demokrat Sigit Raditya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

3. Hasto Ditahan KPK, Megawati Tarik Kepala Daerah PDIP dari Retret

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan ikut retret ke Magelang, Jawa Tengah pada 21-22 Februari 2025. 

Instruksi ini dikeluarkan Megawati menyikapi dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025). 

“Diinstruksikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” tulis surat instruksi yang dikeluarkan PDIP. 

4. KPK Resmi Menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

KPK resmi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto setelah diperiksa sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Jakarta Timur dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

“Terhadap tersangka HK dilakukan penahanan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat mengumumkan penahanan Hasto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

5. Hasto Ditahan KPK, Megawati Tak Tunjuk Plt Sekjen PDIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak menunjuk pelaksana tugas (plt) sekretaris jenderal (sekjen) pengganti Hasto Kristiyanto yang sudah ditahan oleh KPK karena terjerat kasus suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

"Ibu ketua umum tidak menunjuk plt sekjen (pengganti Hasto Kristiyanto)," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Demikian isu politik dan hukum terkini yang masih menjadi perhatian pembaca. Ikuti terus update berita terkini dan informasi menarik lainnya baik dari dalam maupun luar negeri.(*) 
 

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index