Ia mengatakan fleksibilitas pembelajaran menjadi salah satu kunci untuk menjangkau masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena pekerjaan atau profesi tertentu.
“Kami juga memberikan layanan pembelajaran jarak jauh (distance learning) sehingga mereka bisa belajar kapan saja dan di mana saja,” katanya.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengatakan PKBM tidak hanya menyelenggarakan program kesetaraan, juga kursus dan pelatihan yang memberikan keterampilan praktis sesuai kebutuhan dunia kerja.
Sebagai upaya untuk memperkuat pendidikan nonformal, kata dia, pemerintah telah membentuk direktorat khusus yang menangani pendidikan nonformal dan informal serta mempermudah perizinan PKBM melalui pemerintah daerah.
“Izinnya cukup oleh bupati atau wali kota agar lebih dekat dengan masyarakat,” kata Mendikdasmen.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyerahkan 21 izin baru PKBM guna memperluas akses pendidikan di wilayah tersebut.
Menurut dia, PKBM di Banyumas juga difokuskan pada pengembangan keterampilan hidup (life skill) agar peserta didik dapat mandiri sesuai minat dan potensi masing-masing.
Ia mencontohkan jika warga PKBM tersebut tertarik untuk beternak kambing, Pemkab Banyumas memberikan bantuan kambing kepada yang bersangkutan.
“Harapannya dengan PKBM itu mereka bisa hidup mandiri, tidak hanya bergantung pada pendidikan formal,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah daerah juga akan memberikan insentif bagi tenaga pendidik yang terlibat dalam PKBM, termasuk guru pensiunan yang bersedia menjadi sukarelawan PKBM.
‘Banyak guru-guru yang sudah pensiun dan siap mengabdi sebagai relawan PKBM,” kata Bupati menegaskan.(*)
