Jakarta,sorotkabar.com — Ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW), yang dimulai dengan mengonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke PLTS sebesar 13 GW pada tahap awal, dinilai patut didukung. Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) mengungkapkan langkah ini dapat menekan biaya listrik dan menghasilkan efisiensi anggaran negara hingga 4 miliar dolar AS atau Rp62 triliun per tahun.

IEEFA mencatat ketergantungan diesel untuk elektrifikasi wilayah terpencil telah membebani keuangan negara akibat tingginya biaya impor bahan bakar dan fluktuasi harga minyak global. Hal ini dapat dilihat dari lonjakan biaya PLTD dari Rp 4.746 atau sekitar 0,37 dolar AS per kilowatt-hour (kWh) pada 2020 menjadi Rp8.748 atau 0,57 dolar AS per kWh pada 2023.

Konflik di Timur Tengah semakin menyoroti kerentanan Indonesia sebagai pengimpor minyak. Krisis ini memperlihatkan ketahanan energi tidak mungkin tercapai selama Indonesia masih bergantung pada pasar bahan bakar global.

Perhitungan terbaru IEEFA menunjukkan kombinasi PLTS dan battery energy storage system (BESS) dapat menghasilkan listrik berbiaya rendah sekitar 0,08 sampai 0,20 dolar AS per kWh. Angka ini jauh lebih murah dibandingkan dengan PLTD yang mencapai 0,29 sampai 0,40 dolar AS per kWh, yang bahkan dapat mencapai 0,55 sampai 0,65 dolar AS per kWh seperti yang terjadi pada 2023.

“Peralihan ke sistem PLTS akan mengubah struktur biaya elektrifikasi di pulau-pulau terpencil. Dibanding harus mengimpor bahan bakar dan menghadapi logistik kompleks, Indonesia dapat memanfaatkan sinar matahari yang melimpah, menyimpannya secara lokal, dan mendistribusikannya secara andal selama lebih dari satu dekade,” kata Research & Engagement Lead IEEFA Mutya Yustika dalam pernyataannya, Kamis (2/4/2026).

IEEFA memperkirakan konversi PLTD ke PLTS dapat menghemat sekitar 2 miliar dolar AS dari pengurangan impor bahan bakar diesel. Selain itu, langkah ini juga memangkas subsidi 1,5–2 miliar dolar AS per tahun, setara 15 sampai 18 persen dari total subsidi dan kompensasi listrik ke PT PLN (Persero) yang mencapai 11 miliar dolar AS pada 2024.

Meskipun secara ekonomi menjanjikan, IEEFA mencatat implementasi program konversi menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketidakpastian regulasi dan proses pengadaan, khususnya terkait skema tarif listrik untuk proyek PLTS dan BESS.

IEEFA menegaskan, tanpa kejelasan tarif yang transparan dan bankable, proses penandatanganan perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) akan terganjal sehingga menghambat masuknya investasi swasta.

Di sisi lain, terdapat kebutuhan pendanaan yang besar di awal, yakni mencapai sekitar 15 sampai 19,5 miliar dolar AS. Tak hanya itu, kenaikan suku bunga global dalam beberapa tahun terakhir berimplikasi pada peningkatan biaya pembiayaan proyek, terutama untuk sistem skala kecil di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan skala ekonomi.

Tantangan lainnya adalah pengadaan lahan yang kerap terhambat oleh regulasi yang kompleks dan ketidakkonsistenan kebijakan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan integrasi perencanaan tata ruang, pembentukan bank tanah, kontrak standar, serta pelibatan masyarakat.

“Jika hambatan tersebut dapat diatasi, konversi PLTD ke PLTS tidak hanya akan menurunkan biaya listrik, tetapi juga memperkuat ketahanan energi dan mendorong transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Mutya.(*)