Washington,sorotkabar.com – Lebih dari satu abad lalu, Amerika Serikat membeli tiga pulau dari Denmark. Namun, hingga hari ini, penduduk yang mendiami wilayah tersebut merasa belum sepenuhnya menikmati hak-hak mereka sebagai warga negara.
Sisa-sisa sejarah dari hampir 250 tahun kekuasaan Denmark masih melekat kuat di St Thomas, St Croix, dan St John, tiga pulau utama yang kini membentuk Kepulauan Virgin AS. Nama kota dan jalan bernuansa Skandinavia bersanding dengan bangunan bata merah khas era perkebunan tebu masa perbudakan.
Kini, pemandangan budaya Karibia yang semarak berpadu dengan kehadiran gerai waralaba Amerika seperti McDonald’s dan Home Depot. Hal ini mencerminkan realitas wilayah seberang laut Washington yang telah dianeksasi selama lebih dari seratus tahun.
Di tengah langkah Presiden Donald Trump bernegosiasi dengan Denmark mengenai "kerangka kerja kesepakatan masa depan" untuk Greenland, penduduk Kepulauan Virgin merasa sejarah sedang berulang.
"Sejarah tidak pernah terulang dengan cara yang sama, tetapi akan muncul dalam bentuk yang berbeda," ujar Stephanie Chalana Brown, sejarawan lokal yang memiliki akar kuat di Kepulauan Virgin.
Nenek moyang Brown termasuk di antara gelombang pertama orang yang diperbudak oleh penjajah Denmark. Kini, kelompoknya tengah menuntut kompensasi atas masa lalu kelam tersebut. Ia menyoroti pola yang sama, penduduk diperjualbelikan tanpa konsultasi. Brown khawatir warga Greenland akan kehilangan suara atas masa depan tanah mereka sendiri, persis seperti yang dialami leluhurnya.
"Saya mengerti karena kerabat saya pernah mengalami hal serupa. Saya tidak ingin hal itu terjadi lagi di tempat lain," ungkapnya.
Strategi Woodroow Wilson hingga Trump
Pada 1917, Presiden Woodrow Wilson membeli kepulauan ini (saat itu bernama Hindia Barat Denmark) seharga US$ 25 juta setelah mengancam akan menggunakan kekerasan. Motifnya murni strategis: mengamankan jalur perdagangan dan mencegah Jerman mendominasi Karibia di tengah Perang Dunia I.
Ironisnya, setelah menjadi pos terdepan militer selama beberapa dekade, pangkalan Angkatan Laut di sana ditutup pada 1948. Pulau-pulau tersebut tidak pernah benar-benar menjadi aset militer sepenting yang dibayangkan semula.
Meski Denmark mengadakan referendum bagi warganya saat penjualan terjadi, 26.000 penduduk pulau pada tahun 1917 tidak diberi kesempatan bersuara. Bahkan, butuh lebih dari satu dekade bagi mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan AS.
Meski telah diizinkan memilih gubernur sendiri sejak 1970, warga Kepulauan Virgin, seperti warga teritori AS lainnya, tetap tidak memiliki hak suara dalam pemilihan presiden dan tidak memiliki perwakilan tetap di Kongres.
Kehadiran militer skala besar kembali terasa pada Desember lalu saat kapal induk USS Gerald R Ford dan USS Iwo Jima berlabuh untuk mendukung operasi anti-narkoba pemerintahan Trump. Sebagian penduduk menyambut potensi dorongan ekonomi, namun sebagian lainnya, termasuk Brown, merasa khawatir.
Ia memperingatkan bahwa peningkatan kehadiran militer sering kali diikuti oleh proses "Amerikanisasi" yang mengikis jati diri lokal.
"Anda dapat melihat identitas anak-anak kita secara bertahap terkikis seiring mereka menyerap budaya Amerika melalui televisi dan radio. Kita kehilangan identitas Karibia kita," kata Brown. Menutup pernyataannya, ia berharap nasib serupa tidak menimpa warga Greenland.(*)
