Jakarta,sorotkabar.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi secara berkepanjangan dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap fundamental ekonomi nasional.
Pelemahan nilai tukar yang terjadi secara beruntun berpotensi meningkatkan beban utang negara, biaya impor, serta tekanan inflasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kenaikan inflasi terutama berisiko terjadi pada harga barang kebutuhan pokok, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor untuk sejumlah komoditas strategis.
“Kenaikan beban ini tidak hanya akan memengaruhi beban hidup masyarakat, tetapi juga memengaruhi sejauh mana pemerintah memiliki dana untuk menjaga belanja bantuan sosial dan menekan lonjakan kemiskinan yang drastis,” kata Shinta, Rabu (7/1/2026).
Berdasarkan data Bloomberg, pada Kamis (8/1/2026) pukul 11.29 WIB, nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 9,5 poin atau 0,06% ke level Rp 16.789 per dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan ini dibayangi meningkatnya risiko geopolitik global serta tekanan fiskal domestik. Indeks dolar AS pada saat yang sama tercatat naik 0,01% ke level 98,69.
Sebelumnya, pada perdagangan Rabu (7/1/2026), rupiah ditutup melemah 22 poin di level Rp 16.780 per dolar AS.
Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai menjadi salah satu indikator rapuhnya stabilitas dan ketahanan fundamental makroekonomi nasional. Kondisi ini juga berpotensi mempersulit upaya pemerintah dalam menjaga peringkat kredit (credit ratings), menciptakan stabilitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Apabila kenaikan beban-beban dampak pelemahan nilai tukar rupiah terjadi dalam jumlah besar, ekonomi kita bisa mengalami stagnasi pertumbuhan (best case scenario) hingga mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1998-1999 (worst case scenario),” tutur Shinta.
Menurut Shinta, pemerintah idealnya tetap memiliki kendali yang kuat terhadap ketahanan fundamental makroekonomi, meskipun berada di tengah tekanan eksternal dan fluktuasi ekonomi global. Pelemahan rupiah yang berkepanjangan berisiko memaksa pemerintah menambah utang luar negeri dengan bunga yang lebih tinggi.
Di sisi lain, meskipun surat berharga negara (SBN) ditawarkan dengan imbal hasil tinggi, belum tentu menarik minat investor global apabila kepercayaan pasar terhadap kemampuan pembayaran utang Indonesia menurun. Risiko gagal bayar menjadi salah satu faktor utama yang diperhatikan investor internasional.
“Hal ini terjadi pada negara-negara berkembang yang saat ini ada di jurang krisis utang, seperti Argentina, Sri Lanka, dan Laos,” terang Shinta.
Lebih lanjut, Shinta menilai pelemahan rupiah yang berlangsung lama juga akan membuat biaya barang, jasa, serta operasional usaha di Indonesia semakin tidak terjangkau. Tanpa intervensi atau reformasi yang mempermudah kegiatan usaha, banyak perusahaan berpotensi kolaps atau berpindah ke sektor informal.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin menekan pendapatan masyarakat dan melemahkan daya beli, di luar tekanan ekonomi yang sudah terjadi saat ini.(*)
