Yangon,sorotkabar.com – Myanmar menggelar pemilihan umum pertama sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi melalui kudeta pada 2021.
Pemilu tersebut digelar dengan pembatasan ketat dan menuai kritik luas dari komunitas internasional.
Pemungutan suara berlangsung, Minggu (28/12/2025), di sekitar sepertiga dari total 330 wilayah administratif Myanmar. Banyak daerah tidak dapat dijangkau akibat perang saudara yang masih berkecamuk antara militer dan berbagai kelompok oposisi bersenjata.
Setelah tahap awal ini, dua putaran lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 11 Januari dan 25 Januari. Namun, pemungutan suara dibatalkan pada 65 wilayah.
“Ini berarti setidaknya 20% wilayah negara kehilangan hak pilih pada tahap ini,” ujar koresponden Al Jazeera Tony Cheng, melaporkan dari Yangon.
Di Yangon, tempat pemungutan suara dibuka sejak pukul 06.00 waktu setempat. Cheng melaporkan adanya arus pemilih yang relatif stabil setelah matahari terbit, meski mayoritas pemilih didominasi kelompok usia paruh baya.
“Kami tidak melihat banyak pemilih muda, dan pilihan di surat suara sangat terbatas. Sebagian besar berasal dari partai promiliter,” katanya.
Pemilu ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejumlah negara Barat, dan kelompok hak asasi manusia, yang menilai pemungutan suara tersebut tidak bebas, adil, maupun kredibel. Sejumlah partai politik antimiliter tidak diikutsertakan dalam pemilu.
Aung San Suu Kyi, yang digulingkan beberapa bulan setelah partainya, National League for Democracy (NLD), menang telak dalam pemilu 2020, hingga kini masih ditahan, sementara partainya telah dibubarkan.
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer diperkirakan akan keluar sebagai pemenang utama. Militer Myanmar, yang berkuasa sejak 2021, menyatakan pemilu ini sebagai peluang awal baru bagi stabilitas politik dan ekonomi negara berpenduduk sekitar 55 juta jiwa.(*)
