Pekanbaru,sorotkabar.com – Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Arden Simeru, angkat bicara terkait belum dibayarkannya honor 24 guru honorer di SMK Negeri Pertanian Terpadu Pekanbaru. Menurutnya, pembayaran seharusnya tidak terganggu meskipun terjadi keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah.
Arden menjelaskan, honor guru non-ASN di sekolah negeri bersumber dari dua anggaran, yakni Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSP) dari APBN dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari APBD Provinsi Riau.
"Pembayaran honor guru Non-ASN memang bersumber dari BOSP dan BOSDA. Jadi walaupun ada keterlambatan BOSDA, seharusnya bisa diantisipasi dengan menggunakan BOSP," terangnya kepada GoRiau.com, Rabu (3/9/2025).
Ia menambahkan, persoalan ini sebenarnya sangat bergantung pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun pihak sekolah. Dengan kondisi keuangan Pemprov Riau yang tengah defisit, penyaluran BOSDA memang mengalami keterlambatan. Namun, menurut Arden, sekolah seharusnya dapat melakukan pergeseran anggaran agar gaji guru tetap terbayarkan.
"Seharusnya agar pembayaran honor guru Non-ASN tidak terganggu, pihak sekolah bisa memindahkan penganggaran honor tersebut ke BOSP yang bersumber dari APBN. Dengan begitu, gaji guru tetap bisa dibayarkan walaupun BOSDA terlambat," jelasnya.
Lebih jauh, ia menilai bahwa persoalan ini mencuat ke publik bukan hanya karena defisit anggaran, tetapi juga strategi pengelolaan anggaran di sekolah. "Jadi ini lebih kepada bagaimana strategi sekolah menyikapi kondisi yang ada, sehingga tidak sampai muncul sebagai masalah di publik," pungkasnya.
Dengan penjelasan tersebut, Disdik Riau berharap polemik keterlambatan gaji guru honorer segera terselesaikan tanpa menimbulkan keresahan yang lebih luas, mengingat peran guru honorer sangat penting dalam proses belajar mengajar.(*)