Washington,sorotkabar.com — Amerika Serikat (AS) menegaskan tidak akan mengizinkan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menghadiri Sidang Umum PBB bulan depan di New York. Keputusan ini diambil menjelang pertemuan para pemimpin dunia, di mana sejumlah sekutu AS berencana mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menyatakan, Abbas dan sekitar 80 pejabat Palestina dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) serta Otoritas Palestina (PA) akan terdampak pencabutan visa tersebut.
Abbas dijadwalkan hadir dalam Sidang Umum tahunan PBB serta konferensi tingkat tinggi yang digagas Prancis dan Arab Saudi. Pertemuan itu disebut akan diikuti Inggris, Prancis, Australia, dan Kanada yang telah menyatakan komitmen untuk mengakui Palestina.
Kantor Abbas mengecam keputusan AS, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Markas Besar PBB 1947, yang mewajibkan AS memberikan akses bagi diplomat asing ke PBB. Namun Washington beralasan visa dapat ditolak atas dasar keamanan, ekstremisme, maupun kebijakan luar negeri.
Departemen Luar Negeri AS membela keputusan ini dengan menuding PA dan PLO gagal menolak ekstremisme serta mendorong pengakuan sepihak negara Palestina. “Ini adalah kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan PA karena merusak prospek perdamaian,” bunyi pernyataan resmi.
Meski demikian, misi permanen Palestina di PBB tidak termasuk dalam larangan tersebut. Juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan pihaknya akan membahas masalah visa ini dengan AS sesuai perjanjian.
Keputusan ini mengingatkan pada tahun 1988, ketika AS menolak visa Yasser Arafat, sehingga Majelis Umum PBB dipindahkan ke Jenewa.
Israel menyambut baik langkah AS tersebut. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menilai kebijakan ini sejalan dengan upaya menekan Palestina agar menolak terorisme, termasuk serangan Hamas pada Oktober 2023 yang memicu perang Gaza.
Sementara itu, negara-negara Barat yang berencana mengakui Palestina disebut kian frustrasi atas agresi Israel di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil serta pembangunan permukiman di Tepi Barat.
Saat ini, sedikitnya 147 dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara. Palestina sendiri menginginkan kemerdekaan di wilayah Tepi Barat dan Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Namun, AS menegaskan negara Palestina hanya dapat terbentuk melalui negosiasi langsung dengan Israel.(*)