Jakarta,sorotkabar.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa transformasi hubungan industrial merupakan pilar penting dalam mendorong peningkatan produktivitas nasional.
Menaker menyebut, upaya memperkuat mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus dilakukan untuk mendorong transformasi menyeluruh dalam ekosistem ketenagakerjaan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing nasional.
Ia pun mengingatkan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. "Tanpa langkah percepatan, Indonesia bisa disalip oleh Vietnam dalam tiga tahun ke depan," jelas dia seperti dilansir dari Antara, Sabtu (23/8/2025).
Apalagi, sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti minimnya komunikasi yang efektif di tingkat perusahaan, keterbatasan jumlah mediator yang tersedia, dan belum optimalnya peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit serta implementasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
“Saat ini jumlah mediator hubungan industrial hanya 1.064 orang, sementara mereka harus melayani potensi perselisihan dari jutaan perusahaan dengan lebih dari 150 juta pekerja. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalisme mediator,” kata Yassierli.
Sebagai bagian dari solusi, Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengembangkan kerangka kerja hubungan industrial transformatif, yang mendorong semua pihak, baik pengusaha maupun pekerja, untuk membangun visi bersama (shared vision), bukan sekadar relasi kerja berbasis pemenuhan kewajiban normatif.
“Hubungan industrial yang transformatif lahir dari komitmen bersama antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Inilah yang menjadi DNA ketenagakerjaan Indonesia adil, dan inklusif, menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Yassierli.(*)