Jakarta,sorotkabar.com - Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi, di tengah adanya tantangan kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) terhadap produk asal Indonesia senilai 19%. Salah satunya adalah memperluas pasar ekspor ke berbagai belahan dunia.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengungkapkan, semua sektor usaha harus turut serta menggenjot kinerja bisnisnya. Sementara dari sisi regulator dalam hal ini Kemendag maupun Kementerian terkait lainnya, berupaya memperluas akses pasar bagi produk-produk dari dalam negeri.
"Selain kita fokus bagaimana negosiasi bisa optimal dengan Amerika Serikat, kita melakukan perluasan pasar luar negeri," ungkap Wamendag Dyah Roro saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Dia melanjutkan, sejumlah negara yang memiliki potensi cukup baik dan tengah dijajaki seperti Selandia Baru, bahkan pasar benua Afrika. Terbaru, Indonesia juga akan memulai merambah pasar Uni Eropa, pasca-Pemerintah Indonesia telah melakukan kesepakatan perjanjian perdagangan dan ekonomi IEU-CEPA.
"Baik Uni Eropa, kemudian ada daerah non-konvensional seperti New Zealand, kemudian Afrika. Harapannya misi dagang bisa terus kita lakukan, dan perluasan menjadi alternatif barang-barang kita," tutur dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah melakukan kesepakatan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) perihal kebijakan tarif sebesar 19%, dari yang semula sebesar 32%. Keberhasilan atas tarif impor ini dinilai menjadi pencapaian strategis dalam memperkuat daya saing sektor padat karya nasional, khususnya industri garmen dan alas kaki.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menjelaskan, kesepakatan tarif yang dikenakan kepada Indonesia tersebut menjadi yang terendah dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya di kawasan. Sekaligus hal ini mencatatkan Indonesia sebagai negara pertama yang mencapai kesepakatan pascaditerbitkannya pernyataan resmi Presiden AS Donald Trump pada 7 Juli 2025 lalu.
Proses negosiasi sendiri telah dilakukan Pemerintah sejak April 2025 lalu melalui kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan tim negosiasi ke AS untuk bertemu sejumlah perwakilan Pemerintah AS.(*)