Jakarta,sorotkabar.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hassan Nasbi menegaskan program sekolah rakyat yang akan segera diluncurkan pemerintah bukanlah bentuk duplikasi dari program pendidikan gratis yang telah berjalan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun sekolah negeri gratis yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menurut Hassan, sekolah rakyat justru menyasar kelompok anak-anak yang selama ini bahkan tidak terjangkau oleh sistem pendidikan reguler, sekalipun sudah digratiskan.
“Ini anak-anak dari desil-1, kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Bahkan ketika sekolah digratiskan pun, mereka tetap tidak bisa bersekolah karena tidak punya ongkos, tidak ada uang jajan, tidak ada biaya hidup. Bahkan akses air bersih pun tidak ada,” ujar Hassan dalam konferensi pers, Selasa (8/7/2025).
Program Sekolah Rakyat akan dimulai dengan 100 lokasi pada tahun ajaran ini. Sekolah sekolah ini akan menggunakan kurikulum nasional yang sama dengan sekolah di bawah Kemendikdasmen, tetapi dengan pendekatan berasrama, lengkap dengan akomodasi, makan tiga kali sehari, dan pendampingan sosial.
Tak hanya siswa, orang tua mereka juga akan diintervensi oleh negara melalui pelatihan dan bantuan sosial agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Jadi ini bukan soal tumpang tindih, tetapi strategi pelengkap dari sistem yang sudah ada. Karena faktanya, ada anak-anak yang bahkan untuk datang ke sekolah gratis pun tidak mampu. Maka negara hadir, mengurus mereka secara penuh,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sekolah rakyat berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial bukan Kemendikdasmen.
Namun koordinasi tetap dilakukan, khususnya terkait penggunaan kurikulum agar tetap sejalan dengan sistem pendidikan nasional.
“Sekolah ini bukan hanya menyediakan pendidikan, tetapi juga menyediakan kehidupan yang layak.
Ini bagian dari trisula Presiden Prabowo dalam mengentaskan kemiskinan dengan senjata pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi,” pungkas Hassan.(*)