Pekanbaru, sorotkabar.com – Kesempatan kerja yang inklusif dan prioritas tenaga lokal menjadi sorotan dalam diskusi silaturahmi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Prof Brian Yuliarto, bersama anggota DPR RI Komisi X, Karmila Sari, Sabtu (28/6/2025), di Aula Universitas Muhammadiyah Riau (Umri), bertepatan dengan Milad ke-17 Umri.
Legislator asal Riau, Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, menegaskan pentingnya memberi ruang kerja bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, mereka memiliki potensi dan kelebihan berbeda yang layak diberi kesempatan setara.
"Kita tidak hanya melihat normalitas. Mereka yang punya kelebihan berbeda tetap harus diberi peluang," ujar Karmila Sari di hadapan para rektor Perguruan Tinggi se-LLDIKTI Wilayah XVII, Kepala LLDIKTI Riau dan Kepri, Dr H Nopriadi, SKM, MKes, dan Mendiktisaintek.
Karmila menyampaikan keprihatinannya terhadap minimnya pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait persentase tenaga kerja lokal. Ia menyoroti angka pengangguran intelektual yang tinggi dan meminta Kementerian Diktisaintek memperkuat koordinasi dengan dunia usaha agar lulusan kampus bisa diserap di daerah masing-masing.
"Di Riau saja ada sekitar 300 PKS, belum termasuk KEK dan pabrik besar. Tapi tenaga kerjanya justru didominasi dari luar daerah," tegasnya.
Ia juga menyesalkan kondisi di mana lulusan perguruan tinggi hanya dibentuk untuk menjadi ‘siap kerja’, tetapi tidak disiapkan untuk dapat bekerja di daerahnya sendiri. Menurutnya, hal ini menciptakan ketimpangan dan tidak efisien.
"Kami harap setiap kampus bisa mencetak lulusan yang langsung terserap di daerah pemilihannya. Ini menguntungkan perusahaan juga," tambah Karmila.
Prof Brian Yuliarto menambahkan bahwa perguruan tinggi kini harus mampu bertransformasi menjadi pusat inovasi dan solusi. Tantangan nasional dan global membutuhkan sinergi antara kampus, pemerintah daerah, dan dunia industri.
"Kampus tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi total sangat penting untuk mencetak generasi unggul," urainya.
Diskusi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dunia pendidikan tinggi dan pemerintah untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berbasis potensi lokal. (*)