Pekanbaru,sorotkabar.com – Ketua Senat Universitas Hang Tuah Pekanbaru sekaligus Pengamat Pendidikan Riau, Assoc Prof Dr Reno Renaldi, SKM MKes, memberikan apresiasi terhadap kebijakan Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang melarang kegiatan perpisahan sekolah di luar lingkungan sekolah.
Ia menilai, kebijakan ini merupakan langkah positif yang menunjukkan perhatian terhadap terciptanya pendidikan yang inklusif dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.
"Dengan mahalnya biaya yang harus ditanggung orang tua, terutama untuk kegiatan perpisahan dan studi tour, kebijakan ini hadir sebagai solusi yang sangat dibutuhkan dan ditunggu oleh para orang tua, apalagi dalam kondisi ekonomi yang belum stabil," ujar Reno, Selasa (13/5/2025).
Menurutnya, tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar pendidikan tidak menjadi beban finansial bagi keluarga siswa. Reno menilai, kebijakan ini sangat relevan dan menyentuh karena memperhatikan kesejahteraan orang tua.
Lebih lanjut, Reno menyebutkan bahwa larangan menggelar perpisahan mewah mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menciptakan pendidikan yang merata dan berkeadilan.
"Ini menjadi pengingat bahwa pendidikan harus bisa diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi berdasarkan kemampuan ekonomi," urainya.
Ia juga menegaskan bahwa fokus utama pendidikan seharusnya berada pada pengembangan akademik dan karakter siswa, baik dari sisi *soft skills* maupun *hard skills*, bukan pada kemewahan seremoni yang justru memberatkan sebagian besar orang tua.
Reno menambahkan, kebijakan tersebut menjadi lebih kuat dengan adanya sanksi bagi sekolah yang melanggar. "Langkah tegas Gubernur dengan sanksi pencopotan kepala sekolah yang tidak mematuhi aturan patut diapresiasi. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah," jelasnya.
Meski Gubernur tidak memiliki kewenangan langsung terhadap sekolah swasta, Reno memuji upaya imbauan agar sekolah swasta mengikuti aturan serupa demi menciptakan kesetaraan dalam sistem pendidikan.
"Ini bentuk konsistensi dan kesungguhan untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil di Riau," tambahnya.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar kebijakan ini terus dijalankan dengan ketegasan dan kejelasan aturan. "Dengan begitu, tak ada lagi siswa yang terhambat melanjutkan pendidikan hanya karena persoalan biaya. Semua pihak bisa lebih fokus pada kualitas pendidikan yang sesungguhnya," tutupnya. (*)