Pekanbaru.sorotkabar.com
– Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa permasalahan sampah yang selama ini menjadi sorotan publik kini mulai ditangani secara bertahap.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan di Masjid Silaturahmi RW 09, Kelurahan Limbungan Baru, Rabu (23/4/2025).
“Sekarang masalah sampah sudah mulai kami selesaikan satu per satu. Dulu ini jadi persoalan yang terus-menerus,” ujar Agung di hadapan warga.
Ia menyoroti praktik pengelolaan sampah rumah tangga oleh pihak-pihak yang mengutip retribusi dari masyarakat namun membuang sampah secara sembarangan, bahkan ke TPS ilegal demi menekan biaya operasional.
“Mereka itu ngambil sampah dari rumah bapak dan ibu, tapi buangnya ke TPS ilegal, atau malah di pinggir jalan. Akhirnya pemerintah yang kewalahan menghadapi sampah di pinggir-pinggir jalan itu,” jelasnya.
Agung menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah sebenarnya hanya terbatas dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Adapun pengambilan sampah dari rumah ke TPS seharusnya dikelola oleh masyarakat secara mandiri melalui penguatan peran RT, RW, dan lurah.
“Pemerintah itu tidak punya tugas memungut sampah dari rumah ke rumah. Itu harus dikembalikan ke sistem lama, seperti zaman Pak Herman Abdullah dulu, di mana sampah dikelola oleh RT, RW, dan lurah,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Agung menyampaikan bahwa pengangkut sampah swadaya yang memungut biaya dari warga akan diatur melalui Surat Keputusan (SK) resmi.
Hal ini untuk memastikan adanya aturan jam dan lokasi pembuangan sampah yang tertib dan sesuai regulasi.
“Besok itu harus di-SK-kan. Kalau ada yang mengambil sampah dan mengutip biaya, buangnya harus di tempat dan jam yang sudah ditetapkan pemerintah.
Supaya tugas pemerintah dari TPS ke TPA itu bisa selesai tanpa hambatan,” tegasnya.
Agung juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para ketua RT dan RW, untuk kembali berperan aktif dalam pengelolaan sampah di lingkungannya.
Menurutnya, permasalahan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah semata, melainkan harus dengan dukungan kolektif warga. (*)