Pekanbaru, sorotkabar.com – Minimnya informasi terkait pengelolaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) mendorong DPRD Kabupaten Bengkalis untuk melakukan kunjungan kerja ke Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau.
Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai mekanisme penyaluran dana BPDP-KS, khususnya dalam program beasiswa pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Kedatangan rombongan ini disambut oleh pengurus DPW Apkasindo Riau. Turut hadir Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Gulat ME Manurung, M.P., C.IMA, Sekjen DPP APKASINDO Dr. Rino Afrino, S.T., M.M., serta sejumlah pengurus lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr. Gulat ME Manurung, menekankan bahwa dana BPDP-KS berasal dari pungutan ekspor sawit dan digunakan kembali untuk kepentingan sektor tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap wacana perubahan BPDP-KS menjadi BPDP.
Gulat menjelaskan bahwa salah satu manfaat utama dari dana BPDP-KS adalah program beasiswa bagi anak-anak buruh tani sawit, supir truk sawit, serta keluarga kurang mampu yang terkait dengan industri sawit.
Pada tahun 2024, terdapat 3.000 kuota beasiswa yang tersebar di 23 kampus mitra BPDP-KS di Indonesia. Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah dengan jumlah penerima terbanyak, mencapai 149 orang.
"Tahun 2024 lalu, Bengkalis menjadi juara dengan 149 anak mendapatkan beasiswa penuh. Ini berkat perjuangan Bang Samda dan tim yang tak kenal lelah membimbing para calon penerima beasiswa," ungkap Gulat.
Selain membahas beasiswa, pertemuan ini juga menyoroti perbedaan harga tandan buah segar (TBS) sawit antara petani swadaya dan mitra plasma. Gulat mendesak Pemkab Bengkalis untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai turunan dari Pergub Riau No. 77 Tahun 2020 tentang harga TBS.
“Dari 25 provinsi penghasil sawit, hanya Riau yang memiliki regulasi harga TBS mitra swadaya. Ini harus dimanfaatkan agar petani swadaya mendapatkan harga yang lebih layak,” tegasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya perusahaan kelapa sawit (PKS) komersial untuk menjalin kemitraan dengan petani swadaya. Jika tidak, DPRD Bengkalis diminta untuk mengusulkan pencabutan izin usaha PKS yang menolak kemitraan, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sebagai hasil pertemuan, beberapa langkah konkret langsung disusun. Untuk program beasiswa, Sekjen DPP Apkasindo Dr. Rino Afrino ditugaskan mendampingi Politeknik Negeri Bengkalis. Sementara itu, Dr. Eko Jaya Siallagan akan menangani Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan Dr. Mulono Aprianto akan mengawal riset terkait sawit.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Ahmad Husein, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin.
"Kami melihat bagaimana APKASINDO telah berkontribusi bagi petani sawit dan berharap kerja sama ini semakin erat, khususnya dalam memperjuangkan beasiswa bagi anak-anak Bengkalis," ujarnya.
Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Jhony Custer, juga menegaskan kesiapan institusinya untuk menjadi mitra dalam pengembangan SDM sawit.
"Kami siap bekerja sama dengan Apkasindo dan BPDP-KS untuk meningkatkan kualitas SDM dan teknologi informasi di sektor ini," katanya.(*)