Aturan Jam Malam Di Damaskus Dicabut, PM Interim Suriah Imbau Pengungsi Pulang

Kamis, 12 Desember 2024 | 19:19:12 WIB
Mengimbau Warga Agar Kembali Bekerja Seiring Negara Itu Menghadapi Dampak Penggulingan Bashar al-Assad.

Damaskus,sorotkabar.com - Administrasi Operasi Militer Suriah pada Rabu (11/12) mengumumkan pencabutan aturan jam malam di Damaskus dan area-area sekitarnya, mengimbau warga agar kembali bekerja seiring negara itu menghadapi dampak penggulingan Bashar al-Assad.

Pengumuman itu disampaikan bertepatan dengan seruan Perdana Menteri (PM) Interim Suriah Mohammed al-Bashir kepada para pengungsi agar pulang kembali.

Al-Bashir, mantan pemimpin regional di Suriah barat laut, pada Selasa (10/12) ditunjuk untuk mengepalai pemerintahan transisi hingga Maret 2025.

Penunjukannya dilakukan menyusul serbuan cepat oleh aliansi militan pimpinan Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang merebut Damaskus dalam waktu 12 hari usai melancarkan serangannya dari Suriah utara pada 27 November. Assad telah melarikan diri dari negara itu, mengakhiri kekuasaan keluarganya selama lima dekade.

Kepemimpinan baru itu, yang didominasi oleh HTS yang beraliran Islam, berupaya meyakinkan kelompok agama minoritas dan berjanji hak-hak semua kelompok agama dan etnis akan dijamin.

Pada awal bulan ini, pasukan yang didukung oleh Turkiye berhasil merebut Tal Rifaat, wilayah kantong strategis di Suriah utara, dari tangan tentara Kurdi, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (Syrian Observatory for Human Rights), lembaga pemantau perang yang berbasis di Inggris.

Sementara itu, Abu Mohammed al-Jolani selaku pemimpin HTS menjanjikan keadilan bagi para "korban" pemerintahan Assad, mengatakan bahwa para pejabat pemerintahan Assad yang terlibat dalam penyiksaan tidak akan diampuni.

Di Suriah timur laut, pasukan yang dipimpin oleh Kurdi pada Rabu mengumumkan gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat (AS) dengan para militan yang didukung oleh Turkiye di kota strategis Manbij.

Pertempuran sengit selama berhari-hari di kota berpenduduk mayoritas Arab tersebut meletus usai pasukan pimpinan HTS menggulingkan pemerintahan Assad pada Minggu (8/12).

Pasukan Demokratik Suriah (Syrian Democratic Forces/SDF), koalisi milisi pimpinan Kurdi yang didukung oleh AS, melaporkan bahwa sebanyak 218 kombatan tewas dalam pertempuran itu dan berjanji untuk menarik diri dari area tersebut "sesegera mungkin."

Komando Pusat (Central Command) AS pada Selasa mengonfirmasi bahwa pemimpinnya, Jenderal Michael Kurilla, telah mengunjungi pangkalan-pangkalan AS di Suriah dan bertemu dengan mitra SDF.

Ankara memandang Unit Perlindungan Rakyat (YPG) Kurdi Suriah, kekuatan dominan di dalam SDF, sebagai perpanjangan tangan dari Partai Pekerja Kurdistan (Partiya Karkeren Kurdistane/PKK), yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turkiye, AS, dan Uni Eropa.

Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei menyepelekan dampak penggulingan Assad terhadap pengaruh regional Teheran, dan menepis anggapan bahwa melemahnya peran Suriah dalam "perlawanan" terhadap Israel akan mengurangi kekuatan Iran. Khamenei menuding AS, Israel, dan satu "negara tetangga" yang tidak disebutkan namanya sebagai pihak-pihak yang mendalangi kejatuhan Assad.

Qatar mengumumkan rencana untuk membuka kembali kedutaan besarnya di Damaskus, menyebut hubungan historis dan komitmen untuk mendukung rekonstruksi Suriah. Keputusan itu sejalan dengan upaya Qatar untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Suriah melalui jembatan udara yang ada.

Pada Juli 2011, setelah meletusnya protes antipemerintah di Suriah, Qatar menarik duta besar untuk Suriah dan menutup kedutaan besarnya di negara itu.

Situasi kemanusiaan di Suriah masih memprihatinkan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Rumah sakit kewalahan, kelangkaan pangan terus berlanjut, dan warga yang mengungsi menghadapi trauma meluas.

Harga roti di kota-kota seperti Idlib dan Aleppo melonjak 900 persen, dan lebih dari 1 juta orang telah mengungsi sejak dimulainya serbuan yang dipimpin oleh HTS pada 27 November.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) melaporkan banyak ladang ranjau yang menghambat pergerakan dan pengiriman bantuan, dengan sedikitnya 52 ladang ranjau berhasil teridentifikasi dalam 10 hari terakhir.(*) 
 

Terkini