Jakarta,sorotkabar.com — Lonjakan harga plastik di tengah krisis pasokan global dinilai dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk beralih dari penggunaan kemasan sekali pakai menuju sistem guna ulang yang lebih berkelanjutan.
Namun, perubahan tersebut dinilai tidak akan terjadi secara otomatis tanpa intervensi kebijakan yang tegas dan perubahan perilaku masyarakat.
Pendiri dan koordinator komunitas peduli lingkungan Nol Sampah, Hermawan Some, mengatakan kenaikan harga plastik seharusnya mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. “Seharusnya seperti itu. Tetapi yang terjadi justru mencari alternatif bahan baku plastik lain, misalnya dari minyak sawit,” ujarnya, Kamis, (9/4/2026).
Menurut dia, langkah tersebut berpotensi mempertahankan ketergantungan terhadap plastik, alih-alih mengurangi penggunaannya secara signifikan.
Sebelumnya, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengungkapkan krisis pasokan plastik yang terjadi saat ini merupakan krisis sistemik yang memukul seluruh rantai ekonomi, mulai dari produsen hingga konsumen. Lonjakan harga dipicu terganggunya pasokan petrokimia global akibat konflik di Asia Barat, yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku seperti nafta.
Gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz memperketat pasokan global. Jalur ini merupakan salah satu rute vital energi dunia, yang dilalui sekitar 20–30 persen pasokan minyak dan gas global. Ketika konflik terjadi, ekspor minyak dan turunannya tersendat, termasuk nafta sebagai bahan baku utama plastik.
Harga nafta tercatat melonjak dari kisaran 600–800 dolar AS per ton menjadi sekitar 900 dolar AS per ton. Kenaikan ini turut mendorong margin nafta di Asia dari sekitar 108 dolar AS menjadi lebih dari 400 dolar AS per ton. Indonesia yang masih bergantung pada impor, terutama dari Timur Tengah, ikut terdampak sehingga harga plastik meningkat di dalam negeri.
Hermawan menilai solusi paling realistis yang dapat dilakukan masyarakat saat ini adalah mendorong gerakan pengurangan dan penggunaan ulang. “Gerakan reduce dan reuse seharusnya bisa menjadi solusi. Jika ini dilakukan, akan aman,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sebagai kunci peningkatan daur ulang. Saat ini, tingkat daur ulang plastik di Indonesia masih di bawah 15 persen. “Jika daur ulang tinggi dan didukung gerakan reduce dan reuse, krisis seperti ini bukan masalah besar,” ujarnya.
Terkait kesiapan masyarakat meninggalkan kantong plastik, Hermawan menilai hal tersebut bukan lagi soal siap atau tidak. Ia menegaskan perubahan harus dilakukan karena sudah ada regulasi dan dampak lingkungan yang semakin parah.
“Sebenarnya siap tidak siap, itu yang harus dilakukan. Pertama karena memang ada peraturan. Kedua karena dampaknya sudah sangat parah,” katanya. Ia menambahkan diperlukan ketegasan pemerintah dalam menerapkan aturan yang telah ada agar perubahan dapat berjalan efektif.
Menurut dia, hambatan terbesar dalam perubahan perilaku konsumen terletak pada lemahnya penegakan kebijakan serta rendahnya pemahaman masyarakat. “Pemerintah tidak tegas menerapkan aturan yang ada. Pemahaman masyarakat juga masih minim,” ujarnya.
Meski demikian, ia berharap kenaikan harga plastik dapat menjadi titik balik atau “game changer” dalam mengubah perilaku konsumen dan industri. “Semoga itu bisa terjadi dan kami berharap hal itu terjadi,” kata Hermawan.
Ia menegaskan pihaknya akan terus mengkampanyekan gerakan pengurangan dan penggunaan ulang plastik. Selain itu, pemilahan sampah dinilai sebagai kunci utama dalam sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.
“Pemilahan sampah menjadi kunci utama pengolahan sampah,” ujarnya.
Krisis harga plastik yang terjadi saat ini, menurut pelaku advokasi lingkungan, menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada plastik berbasis bahan bakar fosil tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga rentan terhadap gejolak global. Tanpa perubahan sistemik menuju pengurangan, penggunaan ulang, dan peningkatan daur ulang, tekanan terhadap ekonomi dan lingkungan diperkirakan akan terus berlanjut. (*)