Jakarta,sorotkabar.com — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meluncurkan Platform Mangrove Data Nusantara (Mandara) sebagai sistem integrasi data mangrove nasional di Jakarta, beberapa hari lalu.
Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kemenhut Dyah Murtiningsih menyebut platform ini disiapkan untuk memperkuat tata kelola mangrove melalui satu rujukan data yang akurat dan mutakhir.
Dyah menyampaikan, Mandara dirancang untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengintegrasikan data mangrove dari berbagai sumber guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi pesisir secara terukur dan berkelanjutan. Integrasi data diposisikan sebagai fondasi baru dalam pengambilan kebijakan pengelolaan mangrove nasional.
“Dengan Mandara, kita mengakhiri era data yang berbeda-beda dan bergerak menuju satu sistem terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujarnya di Jakarta, dikutip Jumat (13/2/2026).
Dyah menerangkan fragmentasi data selama ini menjadi kendala utama dalam pengelolaan mangrove. Perbedaan sumber dan metode pendataan kerap menyulitkan penyusunan rencana rehabilitasi agar tepat sasaran.
Melalui sistem terintegrasi tersebut, seluruh pemangku kepentingan diarahkan menggunakan rujukan yang sama sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Sinkronisasi ini diharapkan meningkatkan efektivitas program rehabilitasi di lapangan.
“Melalui Mandara, seluruh pemangku kepentingan menggunakan rujukan data yang sama sehingga perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi rehabilitasi mangrove dapat berjalan lebih sinkron dan akuntabel,” kata Dyah.
Ia menilai penguatan sistem data menjadi penopang utama perlindungan pesisir dan mitigasi perubahan iklim. Data yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Dyah menjelaskan, Mandara merupakan bagian dari reformasi tata kelola kehutanan berbasis digital yang terus diperkuat Kementerian Kehutanan. Platform ini difungsikan sebagai basis data sekaligus instrumen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan mangrove.
Ke depan, pengembangan sistem diarahkan untuk menjawab kebutuhan perencanaan di tingkat nasional, daerah, hingga tapak. Sistem informasi yang terbuka diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan mangrove.
Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Nikolas Nugroho Sujobasuindro menyatakan kehadiran Mandara memperkuat pelaksanaan rehabilitasi di lapangan. Platform ini mendukung pengawasan sejak tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.
Ia merinci sistem tersebut membantu memastikan lokasi rehabilitasi, luasan, jenis kegiatan, serta capaian dapat dipantau secara lebih akurat dan transparan. Integrasi data juga memudahkan sinkronisasi program yang didanai melalui APBN maupun skema non-APBN, termasuk kerja sama dengan mitra pembangunan dan dunia usaha.
“Mandara membantu kami memastikan lokasi rehabilitasi, luasan, jenis kegiatan, serta capaian di lapangan dapat dipantau secara lebih akurat dan transparan,” ujar Nikolas.
Platform ini turut mendukung Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) serta memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, lembaga riset, dan masyarakat. Kementerian Kehutanan optimistis Mandara akan memperkokoh tata kelola mangrove nasional untuk perlindungan pesisir dan mitigasi perubahan iklim.(*)