Jakarta,sorotkabar.com — Pemerintah Indonesia dan Inggris memperkuat kerja sama pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan melalui Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP 5).
Program ini juga bertujuan mendukung aksi iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, kerja sama dengan Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) menegaskan kemitraan jangka panjang kedua negara yang telah berlangsung sejak tahun 2000. Raja Juli menilai, kemitraan tersebut terus beradaptasi dengan dinamika dan tantangan di lapangan.
“Di mana kemajuan harus dapat dilihat hasilnya, reformasi tata kelola merupakan pekerjaan yang kompleks, dan perbaikan berkelanjutan menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Menhut.
Raja Juli mengatakan, Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya global menghadapi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati. Hal ini sejalan dengan luas kawasan hutan nasional serta kontribusinya terhadap penurunan emisi sektor Forest and Other Land Use (FOLU).
Pemerintah Indonesia, lanjut Raja Juli, terus memperkuat tata kelola hutan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Upaya tersebut menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional sekaligus komitmen internasional untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey mengatakan, MFP 5 mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Dominic Jermey menekankan pentingnya kredibilitas dan konsistensi dalam membangun kepercayaan global.
“Investor, konsumen, dan pemerintah membutuhkan kredibilitas dan konsistensi. MFP5 mendukung Indonesia dalam memperkuat fondasi kepercayaan yaitu tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Inggris tetap berkomitmen karena Indonesia serius melakukan perbaikan dan menunjukkan kemajuan,” katanya.
MFP 5 berada di bawah arahan Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan perwakilan pemerintah Indonesia dan Inggris serta para pemangku kepentingan terkait. PSC berperan memastikan program berjalan relevan, berbasis bukti, dan berorientasi pada dampak.
Program ini mengintegrasikan dua pilar kerja untuk memperkuat sistem pengelolaan hutan berkelanjutan, dari kebijakan hingga pelaksanaan dan kepercayaan pasar.
Dukungan diberikan melalui penguatan institusi, transparansi tata kelola, penyempurnaan sistem keberlanjutan dan legalitas termasuk SVLK+, perluasan multi usaha kehutanan, serta peningkatan akses pasar internasional.(*)