Kemendagri Ungkap Alasan Jaga Inflasi di RI Tak Semudah Negara Lain

Rabu, 10 Desember 2025 | 21:47:56 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan pengendalian inflasi di Indonesia tidak semudah di negara lain. Indonesia memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks, mulai dari jumlah penduduk yang besar hingga

Jakarta,sorotkabar.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan pengendalian inflasi di Indonesia tidak semudah di negara lain. Indonesia memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks, mulai dari jumlah penduduk yang besar hingga kondisi geografis yang luas dan beragam.

Dalam Berita Satu Regional Forum 2025 di Jakarta, Rabu (10/12/2025), Tomsi menjelaskan meski penuh tantangan, inflasi nasional masih berada pada level yang relatif rendah. “Dalam beberapa waktu terakhir, inflasi Indonesia konsisten berada di bawah 3%,” ujarnya.

Berdasarkan data tiga bulan terakhir, inflasi tercatat 2,65% pada September 2025, 2,86% pada Oktober 2025, dan 2,72% pada November 2025.

Dari 186 negara di dunia, Indonesia menempati peringkat ke-86, sedangkan di kawasan G-20 berada pada peringkat ke-12 dari 24 negara, dan peringkat keempat dari 11 negara ASEAN.

Tomsi menjelaskan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di negara besar seperti Indonesia membutuhkan kebijakan yang lebih hati-hati. Distribusi barang, logistik antarwilayah, serta perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat menjadi faktor yang membuat inflasi domestik lebih sulit dikendalikan dibanding negara dengan wilayah kecil dan penduduk sedikit.

“Pengendalian inflasi di Indonesia merupakan tantangan tersendiri karena kita memiliki jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas,” katanya.

Dalam pengaturan harga, pemerintah harus menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen. Tomsi memberikan contoh pada komoditas pertanian, khususnya beras. Penetapan harga tidak boleh merugikan petani, tetapi juga tidak boleh membebani masyarakat.

“Kita tidak boleh membeli beras dengan harga terlalu murah sehingga petani merugi. Namun, tidak boleh juga terlalu mahal karena akan membuat masyarakat kesulitan,” tegasnya.

Keseimbangan inilah yang membuat kebijakan harga di Indonesia membutuhkan perhitungan yang lebih detail dibanding negara-negara kecil. Pemerintah, kata Tomsi, harus memastikan stabilitas harga tetap terjaga tanpa mengorbankan salah satu pihak.(*)

Halaman :

Terkini