Washington,sorotkabar.com — Penutupan (shutdown) pemerintahan Amerika Serikat memasuki hari ke-35 pada Selasa (4/11/2025), menyamai rekor yang terjadi pada masa kepresidenan pertama Donald Trump. Pemerintah memperingatkan potensi kekacauan di bandara menjelang salah satu periode perjalanan tersibuk tahun ini.
Penutupan pelayanan pemerintahan federal ini tampaknya akan menjadi yang terpanjang dalam sejarah, karena belum ada tanda-tanda terobosan besar hingga memasuki minggu keenam. Meskipun demikian, muncul sinyal rapuh di Kongres bahwa jalan keluar politik mulai terlihat.
Kebuntuan terjadi sejak Kongres gagal menyetujui anggaran setelah 30 September 2024. Akibatnya, program-program kesejahteraan penting, termasuk bantuan pangan bagi jutaan warga Amerika kini terkatung-katung.
Sekitar 1,4 juta pekerja federal, mulai dari pengatur lalu lintas udara hingga penjaga taman nasional, terkena dampaknya. Sebagian besar dirumahkan tanpa bayaran atau dipaksa tetap bekerja tanpa gaji.
Pemerintahan Trump memperingatkan bahwa jika penutupan berlanjut hingga minggu keenam, bandara di seluruh AS akan lumpuh akibat kekurangan staf. Menteri Perhubungan Sean Duffy menegaskan dalam konferensi pers di Philadelphia bahwa penundaan dan pembatalan penerbangan massal tak terhindarkan jika kondisi ini terus berlanjut.
“Anda akan melihat kekacauan besar, antrean panjang, dan bahkan penutupan sebagian wilayah udara karena kekurangan pengatur lalu lintas udara,” ujar Duffy.
Menurut proyeksi AAA, perjalanan udara untuk liburan Thanksgiving tahun ini akan mencapai rekor tertinggi, dengan 5,8 juta orang diperkirakan terbang domestik mulai 27 November 2025. Namun, lebih dari 60.000 petugas TSA dan pengatur lalu lintas udara kini bekerja tanpa bayaran.
Gedung Putih memperingatkan, absensi yang meningkat di antara staf bandara dapat menyebabkan antrean panjang dan keterlambatan check-in di seluruh negeri. Kondisi serupa juga terjadi pada penutupan tahun 2019, ketika banyak pekerja bandara memilih tidak masuk kerja sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tanpa bayaran.
Sementara itu, sejumlah anggota parlemen berharap hasil pemilihan umum lokal di New York, Virginia, New Jersey, dan California pada Selasa ini dapat mendorong kesepakatan untuk mengakhiri penutupan pemerintah.
Namun, kedua partai masih berselisih tajam terkait isu utama yaitu, pengeluaran untuk layanan kesehatan.
Partai Demokrat menegaskan hanya akan menyetujui pendanaan pemerintah jika ada kesepakatan untuk memperpanjang subsidi asuransi kesehatan yang akan segera berakhir. Subsidi ini penting agar jutaan warga Amerika tetap mendapatkan layanan kesehatan terjangkau.
Sebaliknya, Partai Republik bersikeras bahwa isu kesehatan baru akan dibahas setelah pemerintahan kembali beroperasi.
Meski pimpinan kedua partai belum menunjukkan niat kompromi, sejumlah anggota parlemen moderat berupaya mencari jalan tengah. Sebuah kelompok bipartisan yang terdiri dari empat anggota DPR meluncurkan kerangka kerja kompromi untuk menekan biaya asuransi kesehatan.
Partai Demokrat meyakini tekanan publik akan meningkat ketika warga Amerika mulai melihat kenaikan premi asuransi tahun depan, memaksa Partai Republik mencari solusi bersama.
Namun Presiden Trump menolak bernegosiasi, dan dalam wawancara dengan CBS News pada Minggu lalu, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mau diperas.
Trump bahkan mengancam akan melakukan PHK massal terhadap pegawai federal serta menargetkan program sosial progresif guna menekan oposisi. Pekan lalu, pemerintahannya sempat mengancam akan menghentikan bantuan pangan bagi 42 juta warga Amerika, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 60 tahun sebelum akhirnya keputusan tersebut diblokir oleh dua pengadilan federal.
Meskipun demikian, Trump tetap bersikeras pada Selasa bahwa bantuan pangan hanya akan dicairkan setelah penutupan berakhir. Gedung Putih kemudian mengklarifikasi bahwa pihaknya tetap mematuhi hukum dan berupaya menyalurkan sebagian pembayaran program SNAP sebanyak dan secepat mungkin.(*)